Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock
"Pemimpin ingin berlari cepat, tapi birokrasi masih terpaku di tempat—apa yang sebenarnya salah?"
Belakangan saya melihat satu video, bagaimana seorang gubernur mengancam ASN-nya yang malas untuk diumumkan ke publik. Ada pula pimpinan daerah lainnya mengeluarkan pernyataan senada— menunjukkan keresahan mereka terhadap rendahnya kinerja birokrasi di lingkup pemerintahannya.
Fenomena ini menarik. Di satu sisi, menunjukkan keseriusan pemimpin dalam mendorong perubahan. Namun di sisi lain, ia juga menyingkap kenyataan pahit yang selama ini mungkin hanya dibicarakan di ruang tertutup: bahwa kecepatan visi pimpinan tidak selalu sebanding dengan daya gerak para pelaksana di bawahnya.
Kita bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang kepala daerah yang ingin berlari kencang, sementara para punggawa birokrasi masih terpaku di tempat, sibuk dengan rutinitas administrasi yang seolah tak ada habisnya. Gairah perubahan terbentur tembok ketidaksiapan sistem, mentalitas, dan struktur yang menua.
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock
Barangkali kondisi ini bukan monopoli daerah. Di kementerian pun kisahnya sama. Banyak kebijakan sudah diumumkan dengan gagah, lengkap dengan jargon dan target yang ambisius. Namun, ketika sampai pada tahap implementasi, langkahnya tersendat, bahkan kadang tersesat di antara meja-meja rapat dan tumpukan laporan.
Karakter Birokrasi yang Berat Melangkah
Mungkin begitulah watak birokrasi kita. Ia tidak dibangun untuk berlari, tetapi untuk berhati-hati. Ada aturan dan regulasi yang menjadi rambu-rambu; ada prosedur dan tata kelola yang mesti ditaati. Semua itu dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas, tapi di saat yang sama sering kali menjadi rantai yang membatasi kelincahan gerak.
Penyebab lain dari kelambanan ini adalah terbatasnya sumber daya manusia yang benar-benar kompeten. Di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks, banyak ASN masih disibukkan oleh tugas administratif yang sebenarnya tidak penting, tetapi wajib diselesaikan karena terkait hak-hak kepegawaian. Akibatnya, energi mereka habis untuk urusan internal, bukan pelayanan publik.
Ilustrasi dibuat dengan AI
Hal lain yang juga menjadi tantangan ialah pola kepemimpinan di tubuh birokrasi sendiri. Tidak sedikit pejabat struktural yang merasa cukup dengan hanya memberikan perintah atau disposisi. Nyaris semua pekerjaan operasional dilimpahkan kepada bawahan. Akibatnya, pekerjaan tidak hanya menumpuk di level staf, tapi juga kehilangan arah dan semangat.
Karena itu, seberapa pun bagusnya program yang dicanangkan, tantangan utama tetaplah datang dari dalam tubuh birokrasi sendiri—yang secara alamiah sulit bergerak lincah. Mungkin kita memang perlu berbesar hati dan sedikit bersabar ketika melihat program besar berjalan lamban. Sebab, percepatan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh visi besar pimpinan, tetapi juga oleh kesiapan orang-orang yang menjalankannya di lapangan.
Mengubah Budaya, Bukan Sekadar Struktur
Namun tentu saja, kesabaran saja tidak cukup. Birokrasi perlu disentuh dengan cara yang baru—cara yang lebih manusiawi, tapi juga lebih berani. Kita tidak bisa terus-menerus memarahi birokrasi, tetapi juga tidak bisa terus memakluminya. Ia harus ditata ulang, bukan hanya dari struktur, tetapi dari cara berpikir dan budaya kerjanya.
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock
Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membangun sistem kerja berbasis kepercayaan dan hasil. ASN seharusnya tidak lagi diukur dari lamanya jam kerja atau banyaknya laporan yang dikirim, tetapi dari manfaat nyata yang mereka hasilkan bagi masyarakat. Ukuran kinerja harus bergeser dari aktivitas menuju dampak. Dengan begitu, pegawai akan lebih terdorong untuk bekerja dengan orientasi hasil, bukan sekadar memenuhi prosedur.
Langkah kedua adalah membebaskan birokrasi dari pekerjaan yang tidak perlu. Tugas-tugas administratif yang repetitif seharusnya sudah bisa digantikan dengan sistem otomatis berbasis teknologi digital. ASN tidak seharusnya menghabiskan waktu hanya untuk mengunggah data, mencetak berkas, atau menandatangani dokumen yang sama berulang kali. Ketika pekerjaan administratif dibebaskan dari manusia, potensi mereka untuk berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah publik akan jauh lebih besar.
Langkah ketiga—dan mungkin yang paling penting—adalah membentuk gaya kepemimpinan baru di tubuh birokrasi. Pemimpin birokrasi hari ini tidak cukup hanya menjadi pemberi instruksi. Ia harus menjadi pelatih, mentor, dan penggerak. Pemimpin yang turun langsung, memahami realitas di lapangan, dan memberi contoh dalam kecepatan serta ketepatan kerja. Kepemimpinan seperti ini tidak hanya menggerakkan sistem, tetapi juga menyalakan semangat orang-orang di dalamnya.
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock
Terakhir, birokrasi harus diberi ruang untuk gagal. Ini mungkin terdengar berisiko, tapi justru di situlah letak kuncinya. Inovasi tidak lahir dari ketakutan. Selama setiap kesalahan dianggap sebagai pelanggaran, ASN akan selalu memilih jalan paling aman—yakni tidak melakukan apa pun di luar kebiasaan. Padahal, keberanian mencoba hal baru adalah syarat utama perubahan.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti menganggap kelambanan birokrasi sebagai takdir. Ia bukan mesin tua yang tak bisa diubah, melainkan kumpulan manusia yang bisa belajar, tumbuh, dan berevolusi. Jika kita mau memperlakukannya seperti organisme hidup—yang punya ruang untuk berpikir, bernapas, dan bereksperimen—perubahan itu sangat mungkin terjadi.
Karena pada akhirnya, birokrasi bukan sekadar struktur, melainkan cermin dari cara negara bekerja untuk rakyatnya. Ketika birokrasi bisa bergerak lebih gesit, berpikir lebih terbuka, dan berani mengambil inisiatif, bukan hanya pemerintah yang akan berjalan lebih cepat, melainkan juga kepercayaan publik yang ikut tumbuh bersamanya. Dan mungkin, di situlah awal dari perubahan yang sesungguhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar