Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) dari berbagai literatur memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman pada warga dengan berperan aktif secara langsung di wilayah tempat tinggalnya. Hal ini juga merupakan bentuk kerja sama langsung warga dan pemerintah dalam menjaga kestabilan negara.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan pengarahan terkait pengaktifan kembali siskamling dalam Surat Menteri Dalam Negeri 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025. Isi dari Surat Edaran mencakup tiga hal penting, di antaranya meningkatkan peran serta masyarakat, meningkat kewaspadaan sejak dini ditingkat RT dan RW, dan melaporkan setiap gangguan secara digital melalui SIM Linmas. Hal ini merupakan reaksi dari pemerintah untuk meminimalisir ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan adanya konflik yang akan menimbulkan disintegrasi.
Dilansir dari situs Kemendagri, keberlangsungan aktivitas ekonomi berjalan dengan baik jika suatu wilayah bisa terjaga kondusifitas dan stabilitasnya.
Membangun Interaksi Bermakna Pada Masyarakat
Adanya surat edaran ini akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat bila pemerintah tidak memberikan pemahaman bermakna pada siskamling. Karena, masyarakat akan memahami hal tersebut hanya sebagai program pemerintah dan bukan kebutuhan untuk mencapai rasa aman bersama. Pemerintah harus menyentuh kepada makna sosial dibalik siskamling; memberikan pemahaman dengan cara mengajak dialog dan sosialisasi dengan warga terkait dengan kembali aktifnya siskamling. Dengan interaksi "duduk sama rata, berdiri sama tinggi", masyarakat mampu menciptakan ikatan sosial dan rasa saling memiliki dalam menjalankan siskamling.
Ilustrasi masyarakat Indonesia. Foto: Shutterstock
Dengan menyampaikan narasi kolektif—bahwa siskamling membuka ruang kolaborasi antarkelas masyarakat—pemerintah meyakinkan warga bahwa aktivitas ekonomi kan berjalan bila situasi kondusif dan memperkuat persatuan antarwarga. Selain itu, pemerintah perlu melakukan penjadwalan secara kolektif dan pembuatan aturan dengan melibatkan warga agar memiliki pemahaman bersama, sehingga warga merasa dihargai keterlibatannya.
Kolaborasi Antar Masyarakat
Dengan adanya arahan ini, gubernur hingga lurah/kepala desa diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik. Arahan ini bersifat instruktif; artinya harus dilaksanakan secara top-down yang dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam perspektif fungsionalisme, adanya peran aktif dari Babinsa (TNI), Bhabinkamtibmas (Polisi), tokoh masyarakat atau tokoh adat, dan karang taruna menunjukkan adanya integrasi antarelemen masyarakat dalam mengawal keamanan dan kondusifitas wilayahnya.
Terjadinya kolaborasi antarelemen ini akan memberikan banyak dampak positif; tidak hanya keamanan dan kondusifitas, tetapi semakin mendalami hubungan sosial dengan adanya diskusi, sehingga masalah-masalah antarwilayah dapat dicari solusinya bersama-sama. Selain itu, dengan adanya siskamling, regenerasi pemuda yang sadar dalam menjaga keamanan dan kondusifitas dapat berlangsung. Ide-ide segar dari para pemuda—yang sekarang dominan dari Generasi Z (Gen Z)—diharapkan mampu memberikan sumbangsih nyata.
Dalam penelitian McKinsey (2018), Generasi Z (Gen Z) memiliki kemampuan sebagai The Communaholic dan The Realistic.The Communaholic bermaksud bahwa Gen Z memiliki pandangan beragam dan memiliki minat pada komunitas dengan memanfaatkan teknologi. Adapun The Realistic dimaksudkan bahwa Gen Z mampu melihat suatu fenomena lebih realistis dan analitis dalam menemukan solusi dari suatu kasus.
Simbol Sosial Mempererat Persatuan
Pemerintah harus mendorong kolabarasi antargenerasi ini karena hal ini merupakan kesempatan untuk mempererat hubungan sosial agar semakin solid pada warga. Siskamling harus dijadikan kegiatan yang memiliki makna sosial bagi masyarakat karena membuka ruang menguatnya solidaritas, persaudaraan, dan gotong royong.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud meninjau pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Sleman, DIY, Kamis (11/9/2025) malam. Foto: Dok. Kemendagri
Komunikasi terkait siskamling dari pemerintah pusat melalui instruksi harus didefinisikan lurah/kepala desa sebagai simbol persatuan bagi masyarakat, sehingga siskamling dapat mendorong partisipasi warga dan memberikan kesadaran bahwa siskamling merupakan kegiatan demi kemaslahatan orang banyak.
Nilai persatuan pada siskamling akan terproduksi dengan dukungan pemerintah dengan memberikan fasilitas yang memadai; pemerintah juga perlu mengapresiasi warga yang mau terlibat dalam menjaga keamanan di wilayahnya. Bentuk fasilitasnya dapat berupa pengadaan wifi dan platform digital yang realtime atau cepat tanggap informasi ketika ada kasus tertentu. Sebagai pelengkap, apresiasi yang diberikan dapat berupa pemberian bantuan pelayanan kesehatan bagi warga yang berjaga dari malam sampai pagi karena tidak dapat dipungkiri bahwa siskamling dapat memengaruhi kesehatan warga.
Bila pemerintah dapat menerapkan surat edaran ini secara membumi, maka warga tidak akan merasakan beban administratif, tetapi akan memantik rasa gotong royong dan kepedulian sosial di lingkungan sekitar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar