Sumber foto: https://media.istockphoto.com/id/165811141/vector/red-carpet-with-bright-flashy-background.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=4nscw7Wj_u7yE8Th8_0NC-G7jtQh_sR59L8C1rWql_0=
Baru-baru ini netizen disibukkan dengan berbagai kabar dari panggung selebritas di media. Mulai dari pengakuan kisah cinta segitiga, drama perseteruan hingga pesta pernikahan megah dan tamu-tamunya yang mengundang perbincangan. Semua terasa perlu dimuat, mendesak hingga viral. Di waktu yang bersamaan, isu publik seperti gelombang PHK, menurunnya lapangan kerja, kemiskinan, krisis lingkungan hingga masalah sistem lainnya di sektor pemerintahan, seakan hilang dan tenggelam.
Fenomena ini bukanlah hal baru. Banjirnya informasi dan algoritma media yang mengatur beranda, membuat netizen menyaksikan banyak tontonan, baik yang dibutuhkan atau tidak. Sorotan di dunia selebritas bukan lagi menjadi hiburan, tapi sudah menjadi alat distraksi informasi. Bayangkan, berita tentang korupsi bisa tertutup oleh satu klarifikasi selebritas. Tidak dapat dipungkiri, akun media massa ataupun media sosial ikut memperkuat siklus ini, meski menyadari bahwa informasi atau berita yang disajikan tidak berdampak signifikan terhadap kesadaran publik.
Publik (netizen yang mengonsumsi informasi) tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas pemilihan mereka dalam mengonsumsi hiburan. Di sini justru yang perlu dipertanyakan adalah:
Mengapa ruang publik kita menjadi semakin sempit untuk isu-isu penting?
Agenda Setting Saat Ini
Pada teori komunikasi massa, ada yang disebut dengan Agenda Setting Theory. Awalnya digagas oleh Walter Lippmann dalam bukunya Public Opinion (1922), teori ini kemudian dibuktikan secara empiris oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972. Sederhananya, teori ini menyatakan bahwa media massa tidak serta-merta menyuruh kita harus berpikir apa, tetapi mereka sangat berkuasa dalam menentukan apa yang kita pikirkan. Dengan meliput satu topik secara masif, media efektif 'mengatur agenda' dan membuatnya jadi pusat perhatian publik.
Di era digital, kekuatan Agenda Setting ini menjadi berlipat ganda. Bukan lagi hanya redaksi media, tetapi juga algoritma di platform seperti TikTok, Instagram, dan X yang menjadi "penjaga gerbang" informasi. Algoritma didesain untuk menyajikan apa yang paling mungkin menahan perhatian kita, dan drama selebritas adalah konten yang dianggap cukup sempurna untuk itu. Saat isu seperti kenaikan pajak atau pengesahan kebijakan pemerintah yang kontroversial dirasa terlalu berat, algoritma dengan sigap menyodorkan "pelarian" yang lebih mudah dicerna. Sayangnya, strategi ini juga dianggap sering digunakan sebagai bentuk distraksi, baik secara sadar oleh pihak yang berkepentingan, maupun secara tidak sadar oleh media itu sendiri.
Sebagai bukti konkret, kita bisa melihat data digital yang kasat mata. Saat kita membuka Google Trends, coba lihat volume pencarian nama selebritas yang sedang terlibat skandal ataupun ramai dibicarakan, misalnya "pernikahan selebritas" atau "pesta ulang tahun anak dari selebritas" sedang ramai dibicarakan, kemudian bandingkan dengan istilah seperti "lapangan kerja" atau "efisiensi pendidikan" atau "PHK massal" pada periode yang sama, maka hasilnya cukup timpang.
Bukti lainnya, mari kita lakukan studi kasus sederhana pada minggu pertama Agustus 2025. Data tren penelusuran Google dari hari yang sama, Kamis, 7 Agustus 2025. Isu perceraian selebritas Acha Septriasa mendominasi perhatian dengan lonjakan pencarian lebih dari 1.000% hingga menembus 20.000+ penelusuran.
Pada saat yang sama, sebuah berita korupsi besar—Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Kolaka Timur—juga menjadi berita nasional. Namun, lonjakan pencariannya hanyasekitar 400% dengan 10.000+ penelusuran.
Data ini bukan sekadar angka, ini adalah cermin dari prioritas publik kita. Perhatian yang seharusnya menjadi energi untuk mengawal uang negara dan proses hukum justru terkuras habis untuk mengomentari drama personal yang tidak berdampak pada kehidupan publik.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
Mulai Literasi dan Fokus pada Solusi
Kita menyadari bahwa tidak bisa hanya pasrah pada sistem yang ada dan membiarkan ini semua terus bergulir. Diperlukan sebuah gerakan literasi digital yang mendalam dan penyebarannya meluas. Mulai dari diri kita, orang terdekat, hingga publik luas.
Pertama, untuk publik. Ini adalah panggilan untuk menjadi konsumen informasi yang sadar (mindful consumption). Kita perlu secara aktif mencari sumber berita yang kredibel, mengikuti akun-akun yang fokus pada isu publik, dan sesekali "membersihkan" linimasa dari konten yang hanya menguras energi emosional tanpa memberi nilai.
Kedua, untuk media massa. Ada tanggung jawab etis yang harus diimbangi dengan target bisnis. Menempatkan isu-isu krusial di halaman depan secara konsisten, meski mungkin tidak se-viral berita artis, adalah bentuk investasi jangka panjang pada kecerdasan publik. Media bisa mulai dengan memberikan porsi yang lebih adil dan menolak untuk sekadar menjadi "papan gosip" demi klik sesaat.
Ketiga, para konten kreator. Alih-alih hanya mengejar engagement, pengaruh besar konten kreator sebagai media individual adalah sebuah peluang untuk membantu publik bertransformasi. Dengan kreativitasnya, para konten kreator bisa menerjemahkan isu publik yang rumit lewat komedi atau obrolan ringan, menjadi konten yang relevan bagi ratusan ribu atau jutaan pengikutnya. Ini adalah tanggung jawab sosial yang sekaligus membuka gerbang baru untuk menghasilkan konten berbobot dan bermanfaat bagi publik.
Pada akhirnya, penyempitan ruang publik adalah ancaman serius bagi demokrasi. Ketika warga negara lebih peduli pada siapa yang akan bercerai dan terkena skandal daripada kebijakan apa yang akan disahkan, pengawasan terhadap kekuasaan melemah. Mengembalikan fokus pada isu-isu substansial adalah perjuangan kita bersama untuk menjaga kewarasan dan masa depan bangsa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar