Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churchill. Sumber: Shutterstock.
Di lepas Pantai Newfoundland, di atas megahnya kapal perang HMS Prince of Wales, semangat Wilsonian dipulihkan. Franklin D. Roosevelt dan Winston Churchill berhasil menandatangani sebuah piagam krusial, yang dikenal dengan Piagam Atlantik (The Atlantic Charter) pada Agustus 1941. Salah satu yang ditekankan di dalamnya adalah hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) yang telah dicanangkan Woodrow Wilson di penghujung Perang Dunia I.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Cordell Hull, menafsirkannya sebagai, "setiap bangsa yang siap menerima tanggung jawab kemerdekaan, berhak menikmati kemerdekaan". Empat tahun kemudian, pada 17 Agustus 1945, Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Indonesia sedang menagih janji Piagam Atlantik, di tengah dunia yang berubah dengan hegemoni yang berganti.
Dunia Lama dan Dunia Baru
Bulan Agustus 1945 menandai munculnya sebuah cahaya diujung lorong panjang yang gelap. Cahaya di ujung lorong itu sudah terlihat, dan jaraknya dekat. Perdamaian yang dinantikan setelah perang panjang yang mengguncang dunia sejak 1939, kini akan bertemu akhirnya setelah Jepang, kekuatan Poros (Axis Power) terakhir di Pasifik, mengalami kekalahan. Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, memutuskan untuk menjatuhkan bom atom di dua kota besar di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah tanpa syarat, Perang Dunia II berakhir, dan dunia berada di persimpangan jalan sejarah.
Berakhirnya Perang Dunia II seiring sejalan dengan dimulainya era dominasi Amerika Serikat di dunia. Dunia memasuki era hegemoni AS, yang dalam istilah jurnalis Henry Luce disebut Abad Amerika (The American Century). Kekuatan besar Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan beberapa kekuatan besar lainnya, sedang mengalami deklinasi yang nyata.
Kekaisaran Inggris yang disebut sebagai "kekaisaran dimana matahari tidak pernah tenggelam", yang merupakan ungkapan hiperbola untuk menggambarkan kedigjayaan imperium globalnya, kini mengalami kemunduran yang tak terelakkan. Senja sedang membayang-bayangi imperium terbesar di dunia tersebut, dan Amerika Serikat muncul sebagai suksesor Inggris dalam hegemoni dunia, yang bahkan sudah dimulai sejak awal Abad ke-20.
Perdamaian panjang di bawah Britania Raya (Pax Britannica) berakhir, dan dimulailah era Pax Americana, dimana AS muncul sebagai kekuatan adidaya dunia yang tiada tandingannya. Peralihan hegemoni ini digelayuti banyak pertanyaan fundamental mengenai masa depan dunia yang porak-poranda pasca-PD II. Salah satu pertanyaan besar adalah perihal nasib negara-negara koloni, saat kekuatan kolonial Eropa mengalami deklinasi kekuatan. Apakah janji Piagam Atlantik tahun 1941 yang dicetuskan FDR dan Churchill, bisa dinikmati oleh setiap bangsa yang bertekad untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri? Indonesia termasuk yang paling awal menagih janji tersebut.
Revolusi Indonesia dan Dunia Internasional
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Sukarno dengan didampingi Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945, secara unilateral menyatakan kepada seluruh dunia berdirinya sebuah negara merdeka. Peristiwa yang mendahuluinya sangat kompleks. Mulai dari diundangnya Sukarno, Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat ke Saigon, kapitulasi tanpa syarat Jepang kepada sekutu, hingga penculikan satu hari Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok, menjadi rangkaian peristiwa yang sangat penting dan historis. Peristiwa tersebut dengan lengkap diceritakan oleh Mohammad Hatta dalam autobiografinya yang berjudul Untuk Negeriku.
Peta Indonesia. Sumber: shutterstock.
Belanda sebagai imperialis yang berhasil dipecundangi oleh Jepang pada 1942 dan meninggalkan Hindia Belanda, ingin mengembalikan kekuasaannya. Proklamasi yang dibacakan Sukarno-Hatta dianggap tidak lebih dari gangguan domestik dari dua orang pro-fasis. Belanda ingin kembali memegang kuasa dan merestorasi tatanan kolonial, yang cara untuk mencapainya adalah dengan bantuan Sekutu pemenang Perang Dunia II. Upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia dengan bantuan Inggris, berimplikasi pada terjadinya konfrontasi domestik dengan kekuatan revolusioner Indonesia yang enggan kembali dijajah. Patriotisme dan nasionalisme Indonesia berhadapan dengan ambisi kekuatan kolonialisme dunia.
Situasi ini menempatkan Amerika sebagai adidaya dunia berada dalam jebakan dilema. Di satu sisi, AS terikat janji dekolonisasi sejak Piagam Atlantik, dan narasi-narasi anti-kolonialisme yang disuarakan Franklin D. Roosevelt dan Cordell Hull. Di sisi lain, Amerika terikat pada realisme geopolitik dimana Washington DC sangat membutuhkan sekutu Eropa, termasuk Belanda, dalam menghadapi ancaman Uni Soviet. Ironisnya, AS menanggalkan idealismenya dan berorientasi pada kepentingan politik telanjang, dengan memilih berdiam diri terjebak dalam dilema tak berkesudahan. Francis Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg dalam bukunya yang berjudul Indonesia Merdeka Karena Amerika Serikat? menyebut AS terjebak dalam keraguan konyol (foolish dithering).
Namun bagaimanapun, masalah Indonesia sudah menjadi masalah dunia, kendati Belanda selalu meyakinkan bahwa persoalan Indonesia adalah persoalan domestik. Diplomat Uni Soviet, Andrei Vyshinsky, mengirim proposal kepada Komisi Investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk meninjau masalah Indonesia. Belanda melakukan agresi militer pertamanya pada Juli 1947 yang membatalkan Perjanjian Linggarjati. Hal ini membuat AS terlibat langsung dalam masalah Indonesia. Sebagaimana dicatat oleh Philip C. Jessup, seorang ahli hukum dan diplomat AS dalam bukunya The Birth of Nation, AS turut bergabung dalam Komisi Jasa Baik (Good Office Commission/GOC) bersama dengan Australia dan Belgia. Perwakilan AS di komisi tersebut adalah Frank C. Graham.
Komisi tersebut membuahkan sebuah kesepakatan dalam perundingan yang diadakan di atas kapal USS Renville pada 17 Januari 1948. Sayangnya, di penghujung tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua, yang secara langsung membatalkan Perjanjian Renville. Dunia internasional bereaksi mengecam dan AS geram. Diplomat AS ternama, George F. Kennan menyebut Agresi Militer Belanda II adalah kebodohan yang luar biasa. Menlu George C. Marshall mempertimbangkan untuk memotong bantuan Marshall Plan untuk Belanda. Agresi tersebut adalah kesalahan fatal bagi Belanda, yang membuat dukungan internasional semakin tertuju kepada Indonesia.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, George C. Marshall. Sumber: shutterstock.
Setelah agresi tersebut, Departemen Luar Negeri AS satu suara mendukung Indonesia. Averell Harriman, seorang diplomat top AS, mengancam Menteri Luar Negeri Belanda Dirk Stikker, bahwa AS akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika Belanda tidak menuruti resolusi PBB untuk menghentikan serangannya kepada Indonesia. Belanda tak memiliki daya tawar apa pun, mereka akhirnya menyerah.
Dalam hal ini, Amerika Serikat memainkan peranan yang tidak kecil dalam kemerdekaan Indonesia. Perannya tentu saja tidak sebagai dewa penolong atau pahlawan nir-bintang jasa, namun intervensinya terutama sejak Perjanjian Renville sangat penting. Sejak awal, sikap AS berada dalam ranah abu-abu penuh keragu-raguan. Samar dan penuh tanda tanya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasannya bantuan AS tidak disarankan pada idealisme dekolonisasi, melainkan karena kepentingan yang berubah dan transformasi lanskap politik dunia seiring meningkatnya persaingan dengan Uni Soviet.
Namun kendati demikian, harus diakui bahwa peran AS amat sangat krusial. Selain telah menciptakan dasar untuk penentuan nasib sendiri bagi setiap bangsa, AS di puncak supremasi kekuasaannya yang digjaya berhasil menekan Belanda agar mundur dan menghentikan ambisi imperialismenya. Patriotisme perlawanan rakyat Indonesia dipadupadankan dengan bantuan dunia internasional di bawah sistem Pax Americana, membuat kedaulatan itu berhasil digenggam. PBB, sebagai salah satu produk Pax Americana, berperan krusial dalam upaya Indonesia meraih kedaulatannya. Dapat disimpulkan bahwa selain karena perjuangan dalam negeri dengan beragam bentuknya, kemerdekaan Indonesia juga sangat ditentukan oleh masyarakat internasional beserta tatanan yang berlaku pasca-1945.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar