Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX dengan BPOM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat sebanyak 17 kejadian luar biasa (KLB) diduga keracunan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Peristiwa tersebut tersebar di 10 provinsi dan menjadi perhatian serius BPOM dalam pengawasan keamanan pangan.
Hal itu diungkap Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5).
"Nah, kejadian luar biasa keracunan pangan pada program makan bergizi gratis tahun 2025, menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang terintegrasi," ujar Taruna.
Namun Taruna tak merinci di mana saja itu terjadi. Namun, yang terbaru kejadian keracunan terjadi di Bogor, Jawa Barat.
Ia menjelaskan, sebagian besar sumber kontaminasi berasal dari bahan mentah, lingkungan pengelola pangan, hingga proses distribusi makanan yang kurang tepat.
"Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin. Dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," katanya.
Menurutnya, beberapa kasus terjadi karena makanan dimasak terlalu cepat dan lambat didistribusikan. Sehingga memungkinkan pertumbuhan bakteri.
"Contohnya ada beberapa makanan yang dimasak terlalu cepat sehingga lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau poisoning kepada anak-anak kita," ucap Taruna.
Sejumlah siswa menyantap menu makanan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan di SMP Negeri 1 Denpasar, Bali, Senin (17/3/2025). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO
Selain itu, ia juga menyoroti buruknya pengelolaan sanitasi dapur sebagai penyebab lain dari kejadian tersebut.
"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan air insanitasi. Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki," jelasnya.
Dalam paparannya, Taruna menekankan pentingnya evaluasi parameter uji pangan serta penerapan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
"Parameter uji yang digunakan tidak spesifik ini juga perlu kami sampaikan nanti ke Badan Gizi supaya Badan Gizi lebih memprioritaskan. Yang penting juga yaitu penerapan CPPOB belum optimal. Artinya dapur-dapurnya atau cara pembuatan pangan ini yang menurut evaluasi kami belum sesuai standar," katanya.
Sebagai bentuk antisipasi, BPOM telah melakukan berbagai langkah penguatan, termasuk penandatanganan MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pembekalan ribuan tenaga penggerak pembangunan gizi.
"Dan Badan POM telah berpartisipasi untuk menyiapkan tenaga tersebut. Sebagai contoh, tahun 2024-2025 telah dibentuk 750 narasumber termasuk dari Badan POM, telah dilaksanakan 24 pembekalan SPPI, total yang kami telah support yaitu ada 2.000 orang SPPI," ujar Taruna.
Taruna menegaskan komitmen BPOM untuk terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam mengawal kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait kasus keracunan yang dialami siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani, Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB).
Dadan pun mengungkap hasil uji laboratorium menunjukkan adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan E. coli pada air, bahan baku seperti telur dan sayuran.
"Saya bertanya juga dengan korbannya, tidak ada hal yang mencurigakan. Waktu makan pun mereka konsumsi dengan lahap," imbuhnya.
Dadan menyebut kejadian ini menjadi peringatan penting bagi BGN. Katanya, ia prihatin dengan apa yang telah terjadi.
"Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi sedang menargetkan nol kejadian. Kita juga sedang dorong agar sekolah lebih aktif dalam penyelenggaraan program makan bergizi," tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, BGN mengambil sejumlah langkah korektif. "Kita akan lebih selektif dalam pemilihan bahan baku, memperpendek waktu pengolahan dan pengiriman makanan, serta memperketat rentang waktu antara pengiriman dan konsumsi," lanjut dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar