Jubir Menhan Dahnil Azhar Simanjutak mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Wakil Kepala BP Haji dan Sekretaris Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pemerintah Arab Saudi tidak akan mengeluarkan visa haji non-kuota lagi, termasuk visa haji furoda di tahun ini.
"Menurut Pihak Saudi Arabia Visa Haji non-Kuota dari Pemerintah Saudi Arabia seperti Furoda tidak akan keluar," kata Dahnil kepada wartawan, Jumat (30/5).
Dahnil membenarkan pada pelaksanaan haji di tahun sebelumnya, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan visa haji furoda. Tapi, untuk tahun ini visa tersebut tidak dikeluarkan.
"Memang Visa Furoda tersebut tersedia tahun-tahun sebelumnya dari Kerajaan Saudi, namun tahun ini pihak kerajaan tidak menyediakan, karena pihak saudi ingin menertibkan pelaksanaan haji agar lebih baik," ucapnya.
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, bertemu dengan Deputi Kerjasama Internasional Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hassan Bin Yahya Al Manakhrah, Rabu (25/12/2024). Foto: BP Haji
Lebih jauh, Dahnil mengimbau agar calon jemaah haji Indonesia tidak tertipu dengan iming-iming akan dikeluarkan visa tersebut.
Jadi, seluruh calon jemaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa furoda diakhir-akhir jelang masa puncak haji ini, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada visa tersebut."--Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak
Banyak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro haji plus mengeluh karena visa untuk calon jemaah haji furoda belum keluar hingga kini. Padahal, puncak haji segera tiba pada pekan pertama Juni nanti.
Menteri Agama Nasaruddin Umar konpers jelang keberangkatan ke Makkah memantau pelaksanaan haji. Foto: Kemenag RI
Menanggapi hal ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut bahwa pihaknya menyatakan akan membantu untuk berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi.
Keterlambatan penerbitan visa furoda ini, kata Nasaruddin, bukan domain Kementerian Agama (Kemenag), tapi ranah dari otoritas Arab Saudi. Maka dari itu, Kemenag hanya bisa terus mengkomunikasikannya.
"Iya lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami, tapi kami akan bantu Insyaallah," kata Nasaruddin kepada wartawan, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (29/5).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar