Mar 8th 2025, 16:21, by M Fadhil Pramudya P, kumparanNEWS
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan melakukan evaluasi dan menertibkan tata ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).
Langkah ini menyusul terjadinya banjir di beberapa wilayah Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya, pada beberapa waktu lalu.
"Kami akan mengecek dan menertibkan isu tata ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur karena ini merupakan satu ekosistem yang tidak bisa dipisah-pisah," kata Nusron dalam keterangannya, dikutip Sabtu (8/3).
Pantauan udara terkini bencana banjir di Bekasi. Foto: Dok. Istimewa
Tak hanya itu, penertiban tata ruang itu dilakukan menyusul permintaan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk menindak penyalahgunaan lahan di Bogor yang berdampak pada bencana di wilayah tersebut.
"Kejadian di Bogor bisa berdampak pada banjir di Jakarta, begitu juga permasalahan sampah di Jakarta bisa berpengaruh ke Bekasi," jelasnya.
Untuk menindaklanjuti langkah tersebut, Kementerian ATR/BPN akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait.
Nusron bakal menggelar pertemuan bersama Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, serta kepala daerah di Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur untuk membahas penertiban kawasan strategis nasional serta aspek tata ruang dan pengelolaan sampah.
Lebih lanjut, ia juga menanggapi pernyataan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), ihwal penyegelan beberapa perusahaan di Bogor.
Zulhas Pimpin Penyegelan 4 Perusahaan Terindikasi Perusak Lingkungan di Bogor. Foto: Dok. Istimewa
Adapun Zulhas memimpin langsung penyegelan empat area lahan dari sejumlah perusahaan yang diduga melakukan perusakan lingkungan di daerah Cisarua Bogor. Dampak dari kerusakan tersebut diduga menjadi pemicu terjadinya bencana alam di sejumlah daerah Jabodetabek.
Menurut Nusron, persoalan utama terkait penyegelan tersebut terletak pada izin tata ruang. Untuk itu, ia meminta pemerintah setempat lebih disiplin dalam menerbitkan izin pemanfaatan lahan agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi ruang.
"Masalahnya ada di tata ruang, ini persoalan lama. Ke depannya, Pemda harus lebih disiplin dalam menerbitkan izin tata ruang," tutur Nusron.
"Kalau lahannya memang untuk ruang hijau atau perkebunan, jangan digunakan untuk perumahan atau industri," pungkasnya.
Sebelumnya, Zulhas menyebut bahwa penyegelan tersebut dilakukan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Setidaknya terdapat 7 dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yakni:
1. PT Perkebunan Nusantara I Regional 2-Unit Agrowisata Gunung Mas menambah luasan kegiatan wisatanya yang semula ± 162.318,45 m2 menjadi ± 350.800 m2.
2. Penambahan lingkup kegiatan agrowisata dari 9 jenis kegiatan menjadi 13 jenis kegiatan (perubahan lingkup kegiatan dokumen lingkungan).
3. Tidak melakukan pemantauan erosi tanah.
4. Tidak dilakukan pengukuran langsung pada badan air permukaan.
5. Tidak melakukan pengujian kualitas udara ambien dan kebisingan.
6. Tidak dilakukan pengujian kualitas air di saluran umum (selokan)/kali Cisampay.
7. Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 bulan sekali kepada instansi lingkungan hidup.
Ketua Umum PAN itu mengatakan harusnya kawasan tersebut tidak boleh untuk mendirikan bangunan. Sebab kawasan tersebut memiliki fungsi untuk menyerap air yang berada di hulu.
Upaya penyegelan tidak hanya dilakukan lokasi tersebut aja. Dalam kesempatan itu, Menko Zulhas bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi total melakukan penyegelan bangunan terhadap 4 perusahaan yang diduga merusak lingkungan.
Adapun keempat perusahaan itu yakni milik PT Perkebunan Nusantara I Regional 2-Unit Agrowisata Gunung Mas, Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PT Jaswita Jabar, dan Eiger.
Menurutnya, perusahaan di atas diduga melakukan pelanggaran yakni tidak memanfaatkan lahan seperti fungsi utamanya. Sehingga hujan tidak terserap secara maksimal imbasnya memicu terjadinya bencana alam seperti banjir.
Zulhas menjelaskan langkah tegas ini dijalankan sudah sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar