Jan 21st 2024, 18:02, by Fariza Rizky Ananda, kumparanBISNIS
Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto (tengah) dalam penanaman seribu pohon di proyek strategis nasional jalan tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat pada Jumat (23/6). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta para cawapres menyampaikan keberpihakan kepada isu-isu konflik sosial dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baru-baru ini publik menyoroti konflik sosial yang terjadi di Pulau Rempang karena ambisi hilirisasi pasir silika dalam PSN Rempang Eco-City. Masyarakat setempat terpaksa huniannya direlokasi ke tempat yang disediakan oleh BP Batam.
PSN lain yang juga ramai-ramai ditolak masyarakat adalah proyek Bendungan Bener di Desa Wadas. Pemerintah menjadikan 114 hektar lahan di Desa Wadas sebagai tambang andesit untuk bahan material bendungan tersebut.
Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono, mengatakan kasus-kasus pembangunan yang berbenturan dengan masyarakat adat tersebut harus dibahas oleh para Cawapres dalam debat Pilpres 2024 malam ini.
Adapun debat cawapres malam ini bertema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Debat akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
"Perlu menjadi perhatian bagi pemerintah ke depan adalah berkaitan dengan percepatan PSN yang dinilai rawan konflik," ujar Iwan saat dihubungi kumparan, Minggu (21/1).
Iwan menuturkan, Peraturan Presiden (Perpres) No 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, disebut sebagai upaya pemulihan ekonomi ini condong pembangunan ekstraktif dan infrastruktur.
"Kondisi ini memicu kerawanan terjadi konflik lahan dan sumber daya alam serta kerusakan lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan yang perlu diambil ke depan, sebaiknya tidak tergesa-gesa, perhatian pada aspek lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat lokal perlu prioritas," tegas dia.
Lebih lanjut, kata Iwan, PSN yang berbasis lahan, infrastruktur, bandara, pembangkit listrik, jalan raya, kawasan industri, maupun kawasan ekonomi khusus memang berpotensi memicu konflik di masyarakat.
Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, juga menilai setiap perubahan karena PSN akan menimbulkan masalah dan harus dimitigasi oleh pemerintah ke depan.
"Seperti halnya masalah lahan yang memang kerap menjadi kendala sosial. Pendekatan yang khusus untuk pembebasan lahan harus dilakukan secara komprehensif dan hati-hati," katanya.
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, mengatakan program strategis pemerintah seperti hilirisasi nikel rawan menimbulkan dampak yang buruk kepada lingkungan, seperti banjir dan pencemaran limbah.
"Kerusakan-kerusakan lingkungan ini perlu diukur berapa secara nilai ekonomi yang terjadi, jangan sampai insentif diberikan tapi dampak sosial ekonominya jauh lebih besar yang ditanggung masyarakat," tuturnya.
Abra menyebutkan kejahatan terhadap lingkungan dari pengembangan ekonomi disebut sebagai ekosida. Hal ini, menurut dia, jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata dunia internasional.
"Kejahatan terhadap lingkungan kalau pemerintah menutup mata terhadap dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan dan hilirisasi tadi, negara berarti memfasilitas terjadinya ekosida," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar