Dec 16th 2023, 18:15, by Annisa Thahira Madina, kumparanNEWS
Konpers dihadiri Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, Jubir TPN Chico Hakim, hingga Ruhut Sitompul di Media Center TPN, Sabtu (16/12/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
TPN Ganjar-Mahfud melaporkan pencopotan 70 baliho Ganjar di Banten ke Bawaslu. Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, pencopotan ini dilakukan sistematis dengan keterlibatan aparat kepolisian.
"Saya mengenal kawan saya yang berbaik hati, cukup dermawan, memberikan baliho tersebut atau menyumbang baliho tersebut.
"Nah, dia menelepon saya dan mengatakan 'Bang ini gimana, baliho kita dicopot di tengah malam buta," kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).
"Kemarin kami juga sudah melaporkan ke Bawaslu bahwa telah terjadi pencopotan baliho sekitar 70 baliho di Banten. Dan kami minta Bawaslu untuk melakukan investigasi dalam hal ini. Sebelumnya kami juga sudah menyampaikan laporan yang serupa untuk hal-hal yang lain," imbuh dia.
Sementara, Todung menerima laporan sejumlah baliho Ganjar-Mahfud justru dipasang oleh oknum tak dikenal di tempat-tempat yang tak boleh dipasang baliho.
"Tadi pagi saya menerima berita lagi bahwa ada pemasangan baliho Ganjar-Mahfud di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk dipasang. Misalnya di depan Brimob, di rumah-rumah penduduk," jelas dia.
Sebab itu, Todung melihat intimidasi kepada pihak paslon Ganjar-Mahfud sistematis. Menurutnya selain baliho, juga sudah banyak hal lain yang merugikan kubu paslon 03 tersebut.
"Jauh sebelum itu kita melihat netralitas ASN, kita melihat aparat-aparat terlibat dalam mendukung salah satu paslon. Kita juga melihat politisasi bansos, dan kita juga melihat pelarangan paslon kami misalnya untuk hadir pada satu acara," kata dia.
Todung memandang pemilu saat ini dapat dikatakan paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Ia pun mewanti-wanti KPU dan Bawaslu agar bertindak adil dan dapat menindaklanjuti laporan TPN.
"Kami minta Bawaslu tegas, tidak pasif dalam menghadapi semua pelanggaran yang terjadi di depan mata kita ini. Kami tidak ingin persepsi publik terhadap Bawaslu, KPU itu miring," ujarnya.
"Kami masih menghormati Bawaslu dan KPU untuk tetep dilihat sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu yang netral, objektif, yang memberikan kesempatan yang fair kepada semua kontestan dalam berkontestasi. Tapi jangan salahkan publik kalau persepsi itu terbangun, bahwa KPU itu tidak netral, sama halnya dengan Bawaslu," tandas dia.
Tuding Kapolri Terlibat
Sementara, Jubir TPN Ganjar-Mahfud Chico Hakim menyebubt Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, berkontribusi langsung terkait pencopotan baliho Paslon 03 di daerah. Menurutnya, jelas ada indikasi aparat kepolisian keluar dari koridor perintah Presiden Jokowi bahwa Polri harus netral.
"Kita melihat ada indikasi-indikasi di lapangan aparat yang kalau boleh saya bilang, terindikasi lebih berat ke aparat kepolisian yang dipimpin oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo, ini semacam melakukan subordinasi atau pembangkangan dari apa yang diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia," ujar Chico.
"Ada indikasi-indikasi keterlibatan Polri dan perintahnya adalah top down dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Nah ini yang kita harap supaya menjadi catatan, menjadi pengingat," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar