Oct 29th 2023, 23:27, by Pandangan Jogja Com, Pandangan Jogja
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan batas usia Capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (16/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Sejumlah aktivis dari Angkatan 80-an hingga 98 mendirikan Rumah Pergerakan Indonesia (RPI) di Jakarta pada Sabtu, 28 Oktober kemarin. Didominasi oleh aktivis yang bergerak di Yogyakarta, Rumah Pergerakan Indonesia menyerukan bangsa ini untuk tidak kembali ke zaman Orde Baru (Orba).
"Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, kami para aktivis yang dulu terlibat melawan Orde Baru mendirikan Rumah Pergerakan Indonesia. Di mana salah satu misinya untuk menyelamatkan reformasi. Jangan sampai Indonesia kembali ke zaman Orde Baru," kata salah satu pendiri RPI, aktivis mahasiswa era 80-an, Heroe Waskito dalam rilis pers yang diterima redaksi Minggu (29/10).
Heroe Waskito menyebut sejumlah nama yang menjadi pendiri Rumah Pergerakan Indonesia di antaranya, Eko Prastowo, Wisnu Agung Prasetyo, Lalu Laduni, Arco Ujung, Dekri Chalid Tualeka, Ani Nurmaini, Fanny Kamza, Saud El-Hujjaj, Daniel Lolo, dan Heru Heruman.
Sejumlah aktivis pendiri Rumah Pergerakan Indonesia. Foto: Dok. Istimewa
Heroe menjelaskan, pendirian RPI dimulai dari kegelisahan melihat proses putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia capres – cawapres. Putusan tersebut dibuat oleh hakim yang punya hubungan keluarga dengan Presiden dan juga pihak yang kemudian diuntungkan oleh keputusan tersebut.
Hal tersebut menurut para aktivis mengingatkan cara-cara Soeharto dalam mempertahankan kekuasaannya yakni dengan nepotisme, korupsi, dan kolusi.
"Kita mendapat sensasi sebuah situasi dimana kita set back ke zaman yang begitu mengerikan. Zaman dimana kami mengorbankan kuliah untuk melawan situasi yang begitu mencengkeram itu. Ini sesuatu yang begitu berbahaya yang dibikin seolah-olah ini proses wajar saja. Ini mengerikan dan harus ada yang teriak."
"Reformasi telah menelan begitu banyak korban jangan sampai kita kembali ke situasi yang dulu bersama-sama kita benci dan ingin kita hancurkan," papar Heroe.
Jimly Asshiddiqie , Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan akademisi bidang hukum Bintan R. Saragih melakukan sumpah jabatan pada pelantikan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Jakarta, Selasa (24/10/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
Meski demikian, di era reformasi ini perlawanan harus melalui jalur-jalur yang disediakan oleh kelembagaan negara dan demokrasi. Telah ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan mengusut keputusan tersebut. Sehingga tugas para reformis adalah memastikan proses di MKMK berjalan dengan fair dan terbuka.
"Selain itu, demokrasi harus kita jaga bersama. Pemilu 2024 harus kita kawal agar terlaksana dengan baik. Kritik maupun perlawanan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan proses demokrasi," kata Heroe.
Lebih lanjut, Heroe menjelaskan, Rumah Pergerakan Indonesia (RPI) akan mendorong reformasi sebagai topik utama dalam perbincangan Pemilu 2024, khususnya dikalangan generasi milenial dan generasi Z. Kesadaran untuk menyelamatkan reformasi harus menjadi bagian dari referensi menentukan pilihan.
"Dahulu kita turun ke jalan, kali ini kita turun ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kita serukan kepada jutaan kawan-kawan yang dulu pernah ikut berdemonstrasi melawan Orde Baru untuk turun gunung, selamatkan reformasi melalui Pemilu 2024," kata Heroe.
Unggahan konten Instagram memperlihatkan sosok manusia tengah melukis figur mirip Presiden Jokowi menjadi wajah menyerupai Soeharto. Foto: Instagram.com/brambotkusuma
Di tempat sama, Afnan Malay, aktivis yang dikenal sebagai pencipta Sumpah Mahasiswa, menjelaskan, bahwa Rumah Pergerakan Indonesia akan menjadi simpul dari pergerakan para aktivis, baik yang hari ini sudah berpolitik maupun para aktivis yang saat ini berada di ruang masyarakat sipil.
"Kami sudah melakukan konsolidasi awal secara online, di mana kawan-kawan dari hampir semua daerah di Indonesia siap untuk bergerak. Tema kita satu, menyelamatkan reformasi dalam Pemilu 2024 ini."
"Dalam waktu dekat, kami akan berkumpul di Jakarta untuk menyelenggarakan pertemuan besar aktivis pergerakan Indonesia. Intinya, kita tidak akan membiarkan mereka yang menggunakan kekuasaan dengan cara seperti Orde Baru berkuasa di negeri ini," kata Afnan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar