Oct 15th 2023, 05:32, by Agus Budiana, Agus Budiana
Sumber : Pemprov Jawa Tengah
Kampanye merupakan salah satu bentuk pengenalan para peserta pemilu, dalam rangka mengenalkan diri dan programnya secara langsung pada masyarakat. Kampanye adalah upaya terencana dan sistematis yang telah disiapkan oleh seluruh peserta kampanye, dengan tujuan pada hari pelaksanaan pemilihan, para peserta akan dipilih oleh masyarakat.
Menurut peraturan KPU no 15 tahun 2023 tentang pemilihan umum pasal 1 ayat 18, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu.
Dalam pasal 2 disebutkan bahwa kampanye pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dikutip dari laman peraturan.go.id.
Apa pun cara dan ragam kampanye dapat digunakan oleh seluruh peserta pemilu, selama tidak menabrak rambu-rambu peraturan yang dibuat oleh KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Dasar peraturan yang dibuat KPU merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta pemilu, implikasinya apabila tidak sesuai tentunya ada sanksi yang akan dikenakan.
Sanksi secara khusus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pemegang mandat monitor dan eksekusi. Wewenang untuk memberi sanksi ada pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada UU no 7 tahun 2017.
Pada saat kampanye, saat itu pula kesan yang dibangun oleh para peserta pemilu menentukan keberadaannya di depan masyarakat. Salah satu bentuk dalam kampanye pemilu adalah melalui kegiatan-kegiatan sosial. Di mana dalam kegiatan sosial ini, banyak melibatkan warga setempat yang dijadikan objek kegiatan sekaligus sebagai sasaran pemilih.
Salah satu kisah nyata dialami penulis, tinggal di sebuah wilayah perumahan tempat tinggal, didatangi oleh seseorang dari salah satu partai untuk menawarkan medical check up massal untuk warga. Sebagai sebuah tawaran yang sifatnya sosial, tanggapan penulis sangat antusias. Karena menyangkut kesehatan warga.
Dalam komunikasi yang disampaikan sangat normatif dan realistis, nanti akan disediakan terpal tenda, para dokter, dan relawan. Namun, di akhir komunikasi ada persyaratan yang diminta mengumpulkan copy KTP. Selain itu seluruh peserta yang di medical check up, harus mengenakan kaus simbol dan profil tertentu dari partainya, untuk difoto sebagai dokumentasi.
Ilustrasi emak-emak korban kampanye hitam. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Mungkin bagi sebagian orang akan melihat penulis terlalu idealis dan munafik. Saat itu juga penulis menolak tawaran tersebut beserta warga. Apabila kegiatan sosial disisipkan kampanye terselubung. Penulis melihat saat itu ada nilai-nilai kejujuran, edukasi yang tidak seharusnya bagi warga. Penulis yakin semua warga mempunyai pilihan masing-masing yang harus kita hormati dan kita junjung sebagai sebuah pilihan.
Dari kisah nyata tersebut, bisa jadi di wilayah-wilayah lainnya praktik-praktik tersebut ada dan terjadi. Bagi sebagian orang yang pragmatis mungkin biasa, namun bagi orang yang tidak biasa menjadi luar biasa. luar biasa harus kita hindari. Sebagai sebuah pilihan, kita tetap harus saling menghargai dengan orang yang mempunyai prinsip berbeda dengan kita.
Untuk meraih simpati rakyat, sebenarnya tidak sulit apabila selama ini kita dekat dengan rakyat, banyak melakukan investasi kebaikan, kemanfaatan secara nyata setiap hari ( tidak harus selalu menjelang pemilu) dan ada buktinya, rakyat tidak akan ke mana-mana. logika sederhananya rakyat punya memori kolektif tentang siapa pun, termasuk kepada kita. Apabila kita mampu memberikan kontribusi terbaik walaupun tidak besar, mempunyai kepentingan serta nilai gunanya jelas untuk rakyat, kita yakin rakyat akan memilih kita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar