Sep 3rd 2023, 21:26, by Tim kumparan, kumparanNEWS
Ilustrasi Korupsi. Foto: Indra Fauzi/kumparan
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dibuat Kemendagri tidak saja dapat menghemat anggaran daerah, tetapi juga bisa mencegah celah korupsi melalui satu data yang terintegrasi.
Hal tersebut diungkapkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam acara diskusi bertajuk 'Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi', beberapa waktu lalu.
Fatoni menjelaskan, SIPD merupakan sistem yang mengintegrasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
"Bahkan, SIPD ini akan mengintegrasikan semua proses yang ada di daerah. Jadi, SIPD memastikan bahwa yang direncanakan itu yang dianggarkan, yang dianggarkan itulah yang dilaksanakan sampai dengan dipertanggungjawabkan," ungkap Fatoni.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam acara diskusi bertajuk 'Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi', beberapa waktu lalu. Foto: Dok. Kemendagri
SIPD sudah dilakukan soft launching oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada Desember 2022 saat pelaksanaan Hari Antikorupsi Dunia.
"Dalam waktu dekat akan grand launching sebagai aplikasi umum. Semua daerah wajib menggunakan itu," ujar Fatoni.
Ia juga menjelaskan, dengan SIPD masyarakat bisa ikut mengawasi penyelenggaraan anggaran setiap daerah.
"Perlu menjadi komitmen kita bersama. Tidak ada pilihan lain bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus dilaksanakan dengan konsisten, dengan satu sistem yang mengintegrasikan semua proses juga mendukung satu data. Yang pasti ini untuk mencegah korupsi jadi tidak ada lagi yang main-main soal perencanaannya," terangnya.
Fatoni menerangkan, sistem ini jauh lebih efektif karena bisa menyederhanakan banyak sistem yang rumit di daerah. "Dengan SIPD ini, 15 sistem di daerah bisa dihapus. Jadi bisa dibayangkan, kalau 15 (sistem) satu daerah, kali 549 daerah, berapa banyak dari situ," jelas dia.
KPK Sebut SPID Cegah Korupsi di Daerah
Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, saat memberikan keterangan pers di Ruang Konferensi Pers Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Senada dengan Fatoni, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, menyebut SIPD dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencegah terjadinya korupsi di daerah.
"Dengan SIPD, kita bisa melihat anggaran daerah digunakan untuk apa. Bisa melihat apakah anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat atau justru untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," ungkap Pahala.
Pahala menjelaskan, dalam SIPD terdapat rincian alokasi penggunaan anggaran tersebut. Melalui SIPD, pemerintah pusat dapat melihat penggunaan anggaran daerah dengan detail, bahkan sampai alokasi anggaran untuk rapat, makan minum, dan perjalanan dinas.
Ilustrasi penggunaan APBD. Foto: Nunki Lasmaria Pangaribuan/kumparan
Sebagai contoh, kata Pahala, Kabupaten Cirebon yang memiliki APBD Rp 7 triliun. Namun, dari total anggaran tersebut, yang masuk tagging pengentasan kemiskinan ekstrim hanya sekitar Rp 115 miliar atau 1,62 persen.
"Dengan fungsi pembinaan evaluasi dari Kemendagri, SIPD kalau sudah jalan penuh, ini (anggaran) Rp 115 miliar itu tidak bisa, terlalu sedikit. Terlebih Kabupaten Cirebon ini termasuk salah satu daerah termiskin di Provinsi Jawa Barat," jelas Pahala.
Ia juga mengajak masyarakat dapat mengakses data SIPD secara berkala melalui laman Kemendagri sehingga SIPD bisa menjadi sarana pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah.
"Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan SIPD untuk melakukan analisis dan memberikan masukan terhadap anggaran dan program daerah," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar