Aug 13th 2023, 06:19, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS
Ilustrasi PNS. Foto: Dok. Istimewa
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dikabarkan akan memperoleh jaminan pensiun seperti PNS. Berita tersebut menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang Sabtu (12/8).
Tak hanya itu, perdebatan data hilirisasi antara Ekonom Senior Faisal Basri dengan Presiden Jokowi, menjadi berita populer lainnya di kumparanBisnis. Berikut rangkumannya.
PPPK Bakal Dapat Pensiun Seperti PNS
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denni, mengatakan pemerintah tengah melakukan uji publik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Salah satu hal yang diatur dalam RUU ASN adalah pemberian dana pensiun bagi PPPK.
"Kalau kita menuntut profesionalisme maka kita harus mempersiapkan sistem manajemen kesejahteraan yang juga adil dan kompetitif. Jadi nanti di undang-undang yang baru ini PPPK juga akan diberikan jaminan pensiun," ujar Alex seperti dikutip dari laman Kementerian PANRB, Sabtu (12/8).
Selain itu, nantinya di dalam RUU ASN kesejahteraan PNS dan PPPK digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN, yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan.
Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif.
Alex menjelaskan, RUU ASN mendorong para abdi negara semakin profesional tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang mempengaruhi netralitas mereka. Selain itu, RUU ASN juga mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan PPPK.
Jokowi Vs Faisal Basri soal Hilirisasi
Adu argumen antara Presiden Jokowi dengan Ekonom senior INDEF, Faisal Basri, terjadi terkait dengan keuntungan hilirisasi nikel. Menurut Faisal, program kebanggaan Jokowi tersebut hanya menguntungkan China.
Awalnya, Faisal Basri mengatakan pemerintah seharusnya menjalankan strategi industrialisasi, bukan sekadar melakukan kebijakan hilirisasi. Dia menyebut hilirisasi nikel yang dilakukan di Indonesia hanya mengubah bijih nikel menjadi Nickel Pig Iron (NPI) atau feronikel di mana 99 persennya diekspor ke China.
"Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China," tegas Faisal.
Faisal Basri dan Jokowi. Foto: Antara dan Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Faisal menilai produk turunan nikel masih bisa diolah lebih mutakhir lagi, karena saat ini Indonesia hanya merasakan 10 persen dari nilai tambah. "Sungguh hilirisasi itu kita tidak dapat banyak, maksimal 10 persen. 90 persennya lari ke China," jelasnya.
Sementara Jokowi mengungkapkan hilirisasi justru memberi keuntungan berupa penerimaan negara yang tinggi. Menurutnya, realisasi nilai tambah hilirisasi nikel menjadi Rp 510 triliun dari pajak ekspor bahan mentah yang mencapai Rp 17 triliun per tahun.
Dengan adanya hilirisasi ini, Jokowi menyebut negara tidak hanya meraup pendapatan dari pajak, tetapi juga mendapat penerimaan dari PPN, PPh Badan, PPh Karyawan, royalti, dan bea keluar.
"Bayangkan saja, negara itu hanya mengambil pajak. Mengambil pajak dari Rp 17 triliun sama ambil pajak dari Rp 500 triliun gedean mana?," ungkap Jokowi saat mencoba LRT Jabodebek bersama para artis, Kamis (10/8).
"Karena dari situ dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh Badan, PPh Karyawan, PPh Perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya ada di situ. coba dihitung aja dari Rp 17 triliun sama yang Rp 500 triliun gedean mana?" tambahnya.
Kemudian, Faisal Basri kembali membantah data yang diucapkan Jokowi. Lewat blog pribadinya, Faisal mengatakan, angka-angka yang disampaikan Presiden tidak jelas sumber dan hitung-hitungannya.
"Presiden hendak meyakinkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel amat menguntungkan Indonesia dan tidak benar tuduhan bahwa sebagian besar kebijakan hilirisasi dinikmati oleh China," tulisnya seperti dikutip, Jumat (11/8).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar