Uni Eropa saat ini sedang menerapkan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II, di mana kebijakan tersebut dinilai diskriminatif dan membatasi ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia masuk ke sana.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, para pengusaha sawit Indonesia tidak merasa hal itu menjadi masalah besar. Dia juga memastikan hal itu tak mengurangi pasar ekspor Indonesia. Di lain sisi, pasar ekspor seperti Afrika dan Asia Tengah dinilai masih punya prospek yang bagus.
"Enggak (kurangi pasar ekspor). Afrika masih banyak. Kita cari Asia tengah," kata Sahat saat ditemui kumparan di kantor KPPU, Jumat (21/1).
Uni Eropa sendiri merupakan pangsa pasar yang besar bagi produk sawit Indonesia. Pada 2021 lalu, ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa hampir mencapai 5 juta ton, atau sekitar 14 persen dari total ekspor 35 juta ton.
Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga ditemui saat sidang majelis KPPU tentang dugaan kartel minyak goreng di Kantor KPPU, Jakarta, Jumat (20/1/2023). Foto: Akbar Maulana/kumparan
Sahat mengatakan, sawit yang diekspor ke Uni Eropa tersebut dapat dialihkan ke negara lain. "Itu bisa dialihkan ke Afrika," pungkas dia.
Sebelumnya, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, mengatakan sebenarnya industri-industri di Uni Eropa membutuhkan pasokan minyak sawit dari Indonesia. Terlebih, saat ini Eropa sedang memasuki musim dingin dan mereka sedang membutuhkan energi.
Adapun kebijakan RED II berdalih bahwa pembatasan ekspor sawit Indonesia diperlukan demi alasan lingkungan. Namun Putu melihat industri di Eropa masih menggunakan batu bara.
"Paling tidak, walau aturannya begitu keras, dia juga sources batu bara, dan yang sebenarnya masuk ke renewable energi itu biofuel. Dan permintaan used cooking oil dan minyak sejenisnya kan tinggi," kata Putu saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jumat (11/11/2022).
Putu menilai, kendati ada aturan keras yang membatasi peredaran sawit Indonesia masuk pasar Uni Eropa, secara bisnis transaksi perdagangan tersebut masih berlangsung.
"Kalau dilihatnya jangan di tatanan kebijakan, tapi di tatanan bisnisnya. Data-datanya lihat ke sana, kan kelihatan kalau bisnis tetap jalan. Itulah anehnya dengan Eropa," ujar Putu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar