Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Rabu (5/11/2025). Foto: Linda Lestari/kumparan
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa ketentuan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan tidak akan pernah ada tanpa peran politisi.
"Enggak ada yang namanya 20% APBN itu wajib untuk pendidikan kalau tidak ada politisi-politisi, nggak ada. Karena dulu ekonom menolak, teknokrat menolak, kenapa menolak? Karena APBN tidak boleh dipatok. Politisi tidak terima. Jepang maju karena dipatok, difikskan untuk pendidikan," ujar Cak Imin dalam pidatonya di penutupan Musabaqoh Qiraatil Kutub di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (9/11).
Menurutnya, perjuangan untuk menetapkan 20 persen anggaran pendidikan merupakan hasil kerja politisi yang memiliki visi kebangsaan, termasuk para kiai yang ikut merumuskan amandemen UUD 1945.
"Nah karena itu politisi adalah negarawan termasuk para kiai-kiai yang merintis dan menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan harus mendapatkan 20 persen dari APBN kita," jelasnya.
Cak Imin menilai tidak semua politisi bisa disamaratakan. Sebab, karakter dan sikap politik mereka dipengaruhi oleh konstituen yang beragam.
"Itulah makanya kalau politisi-politisi yang memiliki visi jangan disamakan dengan politisi-politisi yang tidak memiliki visi, jangan menggeneralisir politisi. Karena politisi memiliki berbagai varian seperti konstituennya," pungkas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar