Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Hotel Pullman, Jakarta Barat pada Kamis (9/10/2025). Foto: Amira Nada Fauziyyah/kumparan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi keluhan sejumlah kepala daerah terkait pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran mendatang. Katanya, jangan buru-buru lihat angka yang menurun tapi cek struktur belanjanya.
"Lakukan exercise dulu. Jadi jangan melihat angka, kemudian dibandingkan dengan tahun ini, di tahun depan angkanya berkurang, langsung kemudian bereaksi menyatakan kami kurang. Entar dulu," kata Tito usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Hotel Pullman, Jakarta, pada Kamis (9/10).
Menurut Tito, langkah pertama yang perlu diambil pemerintah daerah adalah menghitung kembali secara rinci proporsi belanja yang bersifat birokratis dan wajib.
"Itu setiap kabupaten dapat berapa? Exercise. Untuk belanja pegawai berapa? Untuk belanja birokrasinya berapa? Untuk yang wajib karena hukum, seperti untuk jalan, perawatan jalan berapa? Untuk pendidikan, SD, SMP, untuk kabupaten kota berapa?" ujarnya.
Ilustrasi uang elektronik. Foto: Shutterstock
Ia menegaskan bahwa pos belanja untuk operasional sekolah dan fasilitas kesehatan tidak akan dikurangi, namun akan dilakukan exercise terlebih dahulu. "Kalau ada problem, baru sampaikan."
Tito mencontohkan, efisiensi bukan hal baru dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan Kemendagri pernah mengalami pemotongan anggaran hingga separuh.
"Di KL-KL ini juga ada. Di Kemendagri, tahun ini kami pernah 50 persen. Tapi kami dikurangi, kami nggak mengeluh dan kami bekerja. Buktinya juga jalan," katanya.
Ia juga mengingatkan pengalaman saat pandemi Covid-19, ketika sebagian besar pegawai bekerja dari rumah, tetapi pemerintahan tetap berjalan.
"Waktu Covid, jangan lupa, kami pernah bekerja dari office hanya 25 persen. Yang 75 persennya bekerja dari rumah. Saya bilang, it is not working but resting at home. Nyatanya juga bisa jalan," ujar Tito.
Menurutnya, pengurangan TKD merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional untuk menjaga stabilitas dan efisiensi anggaran negara. Karena itu, ia mengimbau daerah untuk beradaptasi dengan cara memangkas belanja yang tidak produktif.
"Banyak terjadi pemborosan, banyak juga yang tidak efisien dan akhirnya jadi masalah hukum. Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain," ucap Tito.
Tito menegaskan bahwa daerah sebaiknya memanfaatkan momentum ini untuk menata ulang belanja agar lebih tepat sasaran. "Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka. Kita bicarakan," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat terbuka membahas solusi bersama bagi daerah yang benar-benar kesulitan. Menurutnya, ia telah membicarakan hal tersebut dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. "Nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan," ujar Tito.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar