Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sambutan saat serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Foto: Bay Ismoyo/AFP
Dalam sejarah kebijakan fiskal Indonesia, jarang ada langkah yang se-dramatis penempatan deposito jumbo Rp200 triliun oleh Menteri Keuangan Purbaya. Kebijakan ini seakan jadi jurus sakti untuk mengatasi persoalan klasik: perekonomian yang "tercekik dan kering" akibat likuiditas seret, daya beli melemah, dan penyaluran kredit yang tidak sepenuhnya mengalir ke sektor riil. Dengan kata lain, kebijakan ini ingin menjadi oksigen bagi mesin ekonomi yang sedang "ngos-ngosan".
Pertanyaannya sederhana, tetapi kritis: Apakah dana jumbo ini akan benar-benar menghidupkan denyut ekonomi, atau justru mengendap dalam neraca bank tanpa memberi dampak nyata? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat latar belakang, kondisi perbankan, hingga indikator yang bisa mengukur efektivitas jurus Rp200 triliun ini.
Latar Belakang: Jurus Jumbo di Tengah Ekonomi "Tercekik"
Saat reshuffle Menkeu Sri Mulyani ke Purbaya pertengahan 2025 lalu, berbagai indikator makro menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Pertumbuhan kredit melambat, sektor riil kesulitan modal kerja, dan APBN tertekan kebutuhan belanja besar. Dalam kondisi ini, Purbaya memilih mengalihkan Rp200 triliun ke lima bank besar sebagai deposito pemerintah. Kelima bank tersebut adalah BRI, Mandiri, dan BNI di mana masing masing bank menerima Rp55 triliun, kemudian BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Menurut Purbaya, situasi perekonomian sedang "tercekik dan kering" karena likuiditas di pasar tidak cukup mendorong ekspansi kredit. Deposito pemerintah ini tidak untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau instrumen finansial lain, tetapi murni untuk mendukung bank agar lebih berani menyalurkan kredit ke dunia usaha. Publik mencatat, lima bank penerima deposit jumbo ini memang didorong untuk mempercepat pembiayaan sektor produktif.
Dengan framing tersebut, dana Rp200 triliun ini seolah diposisikan sebagai infus darurat: cepat, besar, dan harus langsung bekerja di pembuluh darah ekonomi.
Kondisi Perbankan: Sehat tapi Selektif
Namun, infus besar tak selalu menjamin peredaran darah ekonomi lancar. Kita perlu melihat kondisi perbankan saat dana ini diguyurkan.
Petugas keamanan melakukan penjagaan di kawasan Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
Data Bank Indonesia per Agustus 2025 menunjukkan industri perbankan nasional relatif sehat dengan permodalan kuat, NPL (Non-Performing Loan) terjaga, dan CAR (Capital Adequacy Ratio) di atas ketentuan. Namun, ada fenomena menarik: pertumbuhan kredit memang terjadi, tetapi sangat selektif.
Menurut laporan Kontan, semester I-2025, kredit perbankan paling banyak mengalir ke sektor perdagangan. Sementara itu, sektor lain seperti manufaktur, konstruksi, dan pertanian—yang seharusnya menjadi motor penggerak riil—belum mendapatkan porsi besar. Dengan kata lain, bank masih cenderung konservatif, hanya mau menyalurkan kredit ke sektor dengan risiko relatif rendah dan perputaran cepat.
Inilah titik rawan jurus Rp200 triliun. Jika dana ini hanya menambah cadangan likuiditas tanpa mengubah perilaku bank, infus akan berhenti di ruang tunggu, bukan mengalir ke organ tubuh ekonomi yang paling membutuhkan.
Likuiditas, Kredit, dan Multiplier Effect
Dalam teori ekonomi moneter, ada hubungan erat antara likuiditas perbankan, penyaluran kredit, dan multiplier effect ke perekonomian. Likuiditas ibarat bahan bakar; jika tersedia, bank memiliki ruang lebih luas untuk menyalurkan kredit. Kredit kemudian menjadi saluran utama bagi modal kerja, investasi, dan konsumsi masyarakat.
Dari sisi teori Keynesian, injeksi dana pemerintah dapat mendorong aggregate demand apabila disalurkan ke sektor produktif. Sementara itu, dalam kerangka financial intermediation theory, bank berperan sebagai penghubung antara dana idle dan sektor riil. Semakin besar intermediasi berjalan, semakin tinggi multiplier effect terhadap PDB, lapangan kerja, dan daya beli.
Artinya, penempatan Rp200 triliun ini baru bisa disebut efektif bila benar-benar menggerakkan siklus kredit–produksi–konsumsi. Tanpa itu, dana hanya jadi angka pasif dalam laporan keuangan.
Ilustrasi uang rupiah. Foto: Aditia Noviansyah
Menakar Efektivitas Jurus Rp200 Triliun
Lalu bagaimana mengukur apakah jurus Rp200 triliun ini benar-benar "kesaktian" atau sekadar jurus ilusi? Ada beberapa indikator yang bisa dipakai.
Pertama, pertumbuhan kredit sektor prioritas jika penyaluran kredit meningkat signifikan ke sektor manufaktur, UMKM, atau pertanian, disinyalir positif. Dampaknya, kapasitas produksi naik, tenaga kerja terserap, dan daya beli masyarakat membaik.
Kedua, Loan to Deposit Ratio (LDR). Bila LDR naik, berarti bank lebih agresif menyalurkan dana pihak ketiga dalam bentuk kredit, bukan hanya menyimpannya. Efek lanjutannya, likuiditas pasar meningkat dan kegiatan ekonomi lebih bergairah.
Ketiga, Non-Performing Loan (NPL). Rendahnya NPL menandakan kualitas kredit tetap terjaga meski ada ekspansi. Ini penting agar penyaluran kredit tidak menjadi bumerang berupa kredit macet.
Keempat, margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM). Jika NIM terjaga, bank tetap memperoleh profit sehat, sehingga punya insentif berkelanjutan menyalurkan kredit.
Kelima, aliran kredit ke UMKM. Jika dana ini benar-benar membuka akses UMKM terhadap pembiayaan, dampaknya besar: menciptakan lapangan kerja, memperluas basis pajak, dan meningkatkan inklusi keuangan.
Keenam, penurunan cost of fund. Dengan deposito pemerintah, bank memiliki dana murah yang seharusnya bisa menurunkan bunga kredit. Jika bunga turun, dunia usaha lebih terdorong meminjam dan berinvestasi.
Ketujuh, multiplier effect terhadap PDB. Bila injeksi Rp200 triliun memicu pertumbuhan investasi dan konsumsi, kita bisa ukur kontribusinya pada PDB. Inilah dampak makro yang paling dicari.
Kedelapan, persepsi pasar dan stabilitas sistem keuangan. Jika kebijakan ini menumbuhkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas perbankan, terdapat keuntungan tambahan berupa stabilitas makro.
Dengan delapan indikator ini, kita bisa menilai apakah jurus Rp200 triliun benar-benar hidup dalam denyut ekonomi, atau sekadar menjadi cadangan tidur dalam brankas bank.
Solusi atau Ilusi?
Pada akhirnya, efektivitas jurus Rp200 triliun ala Purbaya akan sangat bergantung pada perilaku bank dan arah pengawasan pemerintah. Dana besar ini bisa jadi oksigen segar bagi ekonomi yang "tercekik dan kering", asalkan benar-benar mengalir ke sektor riil yang paling membutuhkan. Namun, ia juga bisa menjadi jurus ilusi bila hanya menambah angka likuiditas tanpa multiplier effect nyata. Tak heran, dalam sebuah pernyataan pers, sang Menkeu koboi tersebut menyentil perbankan dengan pernyataan "sekarang bank yang pusing".
Di sinilah seni kebijakan fiskal bertemu dengan realitas pasar. Kebijakan seberani apa pun, sebesar apa pun, tetap membutuhkan eksekusi yang tepat sasaran. Sejarah akan menilai: apakah Rp200 triliun ini menjadi titik balik pemulihan ekonomi Indonesia, atau hanya catatan lain dalam daftar panjang kebijakan yang "besar di atas kertas, kecil di lapangan"?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar