Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat diwawancarai di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga hari ini telah menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada 707.513 siswa di Jakarta.
Angka itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat program penyerahan pemutihan ijazah tahap IV gelombang kedua tahun 2025.
"Hanya di Provinsi Jakarta, kita sudah membagi untuk KJP, Kartu Jakarta Pintar, jumlahnya 707.513 siswa. Angkanya cukup besar banget," ujar Pramono di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10).
Safitri, salah satu orang tua murid, menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat berbelanja peralatan sekolah di Rommy Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/7). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan
Selain KJP, Pemprov DKI juga telah menyalurkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 16.979 mahasiswa. Menurut Pramono, program ini kini diperluas agar penerima KJMU dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang pascasarjana.
"Untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, jumlahnya 16.979 dan sekarang ini saya sudah sampaikan, berikan kesempatan bagi penerima KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang kuliah S-1, boleh sampai dengan S-2, boleh juga sampai dengan S-3," kata Pramono.
"Kenapa itu dilakukan? Sekali lagi, saya merasa bahwa untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga pasti harus ada anak yang kemudian bisa mendapatkan, memperoleh pendidikan setinggi mungkin," tambah dia.
Antrean warga untuk mendapatkan bantuan sembako murah Kartu Jakarta pintar Plus (KJP Plus) di kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Ia menegaskan, program pendidikan seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah akan tetap dipertahankan, meski ada kebijakan pengurangan dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk DKI sebesar Rp 11 triliun oleh pemerintah pusat di rancangan APBN 2026.
"Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apa pun, DBH (Dana Bagi Hasil) dipotong tentunya kita harus siap," ujarnya.
Pramono mengatakan sudah menerima informasi dari Badan Anggaran DPR RI terkait pemotongan DBH dalam rangka efisiensi. Ia pun mengaku telah menjadwalkan rapat bersama Bapenda dan Sekda untuk membahas dampaknya terhadap keuangan daerah.
Sejumlah siswa berpose menunjukkan dokumen ijazah saat program pemutihan penundaan pemberian ijazah di SMA Islam Said Naum, Tanah Abang, Jakarta, Kamis, (21/8/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Meski begitu, ia menegaskan, program-program untuk kepentingan rakyat tidak akan terdampak.
"Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu," kata Pramono.
Selain pendidikan, ia menyinggung terobosan lain di bidang izin pembangunan, yakni penyelesaian KLB (Koefisien Lantai Bangunan) yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga 12 tahun. Kini, kata Pramono, Pemprov DKI memastikan proses tersebut dapat rampung dalam waktu 15 hari.
"Dan itu lah yang menjadi terobosan, dan menurut saya ini akan menjadi penyemangat bagi para pengusaha yang ada di Jakarta untuk memanfaatkan fasilitas itu. Dan sekarang betul-betul transparan terbuka, 15 hari harus selesai," tutur Pramono.
"Kalau dulu ada yang 12 tahun, ada yang 5 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Dan itu lah yang saya gunakan nanti untuk membangun Jakarta," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar