Presiden Donald Trump memerintahkan perwakilan-perwakilan diplomatiknya di luar negeri berhenti menjadwalkan wawancara pengajuan visa pelajar dan visa pertukaran kunjungan. Bahkan, Kementerian Luar Negeri AS berencana memeriksa akun media sosial mahasiswa asing.
Menlu AS Marco Rubio mengatakan kementeriannya berencana mengeluarkan panduan terbaru tentang pemeriksaan media sosial mereka yang mengajukan visa pelajar dan visa pertukaran kunjungan setelah tinjauan selesai dilakukan. Dia juga menyarankan bagian konsuler menghentikan jadwal wawancara visa.
Dalam laporan yang pertama kali diungkapkan Politico itu, Rubio mengatakan wawancara yang telah dijadwalkan dapat tetap berlangsung berdasarkan pedoman saat ini. Namun, wawancara yang tersedia dan belum diambil harus dibatalkan.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
"Kementerian melakukan peninjauan terhadap operasi dan proses penyaringan dan pemeriksaan mereka yang mengajukan visa pelajar dan pertukaran kunjungan (visa F, M, J) dan berdasarkan tinjauan itu, kami berencana mengeluarkan panduan tentang pemeriksaan media sosial untuk semua pelamar visa," kata laporan itu, dikutip dari Reuters, Rabu (28/5).
Keakuratan laporan itu kemudian dikonfirmasi pejabat senior di Kemlu AS. Juru bicara Kemlu AS, Tammy Bruce, menolak untuk memberikan komentar. Namun, dia memastikan pemerintah akan menggunakan setiap alat untuk memeriksa mereka yang ingin masuk ke AS.
"Kami akan terus menggunakan setiap alat untuk menilai siapa saja yang datang ke sini, apakah mereka mahasiswa atau lainnya," kata Bruce kepada wartawan dalam jumpa pers rutin.
Melalui pemeriksaan media sosial, bagian konsuler harus memodifikasi operasi, proses, dan alokasi sumber daya mereka. Laporan itu juga menyarankan bagian konsuler mempertimbangkan beban kerja dan persyaratan sumber daya dari setiap kasus sebelum menjadwalkan wawancara visa.
Pejabat pemerintahan Trump mengatakan pemegang visa pelajar dan green card dapat dideportasi karena mendukung Palestina dan mengkritik tindakan militer Israel di Gaza. Pemerintah menilai, tindakan mereka merupakan ancaman kebijakan luar negeri AS dan menuduh mereka pro-Hamas.Seekor anjing dengan tanda tergantung di lehernya berjalan saat demonstran berunjuk rasa menentang Presiden AS Donald Trump dan penasihatnya Elon Musk dalam protes "Hands Off!" di luar gedung pengadilan Palm Beach County, di West Palm Beach, Florida. Foto: REUTERS/Kent Nishimura
Ini merupakan rangkaian upaya Trump meningkatkan deportasi dan mencabut visa pelajar demi menjalankan agenda imigrasi garis kerasnya.
Kebijakan ini mendorong ratusan pengunjuk rasa, termasuk mahasiswa dan profesor Universitas Harvard, melakukan aksi unjuk rasa mendukung mahasiswa internasional. Mereka juga memprotes upaya pemerintahan Trump memotong dana Harvard.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar