Search This Blog

Kata BP Haji Soal Rombongan Jemaah Terpisah Imbas Sistem Syarikah

kumparan - #kumparanAdalahJawaban
 
Kata BP Haji Soal Rombongan Jemaah Terpisah Imbas Sistem Syarikah
May 19th 2025, 13:48 by kumparanNEWS

Jubir Menhan Dahnil Azhar Simanjutak mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Jubir Menhan Dahnil Azhar Simanjutak mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak buka suara tentang jemaah haji — termasuk pasutri — yang terpisah dari rombongan sejak tiba di Makkah. Mereka juga terpisah hotel dengan jemaah satu kloter.

Tak cuma terpisah, jemaah juga mengalami kendala soal penerimaan koper mereka dan menunggu lama untuk bisa masuk hotel.

Dahnil mengatakan, Kemenag saat ini tengah melakukan perbaikan. Ia memastikan hal yang sama tidak akan terulang lagi.

"Saat ini pihak Kemenag sedang terus memperbaiki kerunyaman yang terjadi, dan kami sangat menghargai upaya dan kerja keras tersebut. Dan komitmen kami membantu semaksimal mungkin kesulitan-kesulitan di lapangan yang sedang dihadapi oleh Kemenag," kata Dahnil menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin (19/5).

Peristiwa ini terjadi menyusul penerapan sistem syarikah (perusahaan swasta penyedia layanan haji di Arab Saudi) yang baru berlaku pada musim haji 2025. Jemaah setiap negara dilayani oleh sejumlah syarikah yang berbeda.

8 syarikah yang layani haji Indonesia 2025 Foto: Kemenag RI
8 syarikah yang layani haji Indonesia 2025 Foto: Kemenag RI

Jemaah Indonesia dilayani oleh 8 syarikah atau multisyarikah. Terkait kebijakan multisyarikah yang baru diterapkan pada penyelenggaraan haji 2025, Dahnil mengatakan BPH akan melakukan evaluasi.

"Terkait kebijakan-kebijakan teknis seperti multisyarikah dan lain sebagainya, kami akan melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan haji tahun depan, di mana BP Haji sudah memiliki otoritas penuh sebagai Badan setingkat Kementerian yang mengurus Haji sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto," ungkap politikus Gerindra ini.

Tahun ini, Kemenag masih menangani penyelenggaran haji. Mulai tahun depan, penyelenggaraan ditangani oleh BPH.

Jemaah haji Indonesia usai turun dari bus Shalawat di Terminal Syib Amir, Rabu (14/5/2025). Foto: Moh Fajri/kumparan
Jemaah haji Indonesia usai turun dari bus Shalawat di Terminal Syib Amir, Rabu (14/5/2025). Foto: Moh Fajri/kumparan

Kebijakan penggunaan syarikah yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi sempat berimbas pada terpisahnya sejumlah jemaah haji dari kloternya, bahkan termasuk suami-istri dan petugas pendamping kloter. Setelah berbagai negosiasi dan diskusi yang dilakukan PPIH Kemenag, jemaah yang terpisah akhirnya bisa disatukan kembali.

Penggabungan ini diatur dalam surat edaran yang ditandatangani Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi yang diterbitkan pada Sabtu (17/5/2025).

"Edaran ini diterbitkan dalam rangka memastikan kenyamanan dan kemaslahatan jemaah haji Indonesia, khususnya pasangan suami dan istri, anak dan orang tua, serta jemaah lansia atau disabilitas dan pendamping yang saat ini mengalami pemisahan tempat tinggal di Makkah," terang Muchlis melalui keterangan tertulis, Minggu (18/5).

8 Syarikah Layani Jemaah RI

Jemaah haji usai salat Jumat di Masjidil Haram, Makkah, Jumat (16/5/2025). Foto: Moh Fajri/kumparan
Jemaah haji usai salat Jumat di Masjidil Haram, Makkah, Jumat (16/5/2025). Foto: Moh Fajri/kumparan

Pada haji 2025, ada 8 syarikah yang melayani jemaah haji Indonesia di Makkah, yaitu Al-Bait Guest melayani 35.977 jemaah, Rakeen Mashariq 35.090 jemaah.

Ada juga Sana Mashariq 32.570 jemaah, Rehlat & Manafea 34.802 jemaah, Alrifadah 20.317 jemaah, Rawaf Mina 17.636 jemaah, MCDC 15.645 jemaah, dan Rifad melayani 11.283 jemaah.

Sistem ini berbeda dengan haji tahun-tahun sebelumnya yang memakai sistem pembagian jemaah berdasar kloter dan dilayani oleh satu muassasah (lembaga semi-pemerintah atau badan usaha milik pemerintah di Arab Saudi).

Tujuan perubahan dari muassasah ke multisyarikah ini, menurut Kemenag, adalah untuk mengoptimalkan mobilisasi dan pelayanan saat di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna), yang merupakan puncak ibadah haji pada awal Juni nanti.

Pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan penjelasan atas masalah yang timbul pada jemaah haji Indonesia. Penjelasan Saudi bisa dibaca di tautan ini:

Penjelasan Pemerintah Arab Saudi soal Jemaah Haji Indonesia Terpisah Rombongan

Media files:
01ja7r29sq61m56kw7dbaw1cs9.jpg image/jpeg,
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar