CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat di Rotunda Gedung Capitol, Washington, DC, Amerika Serikat, Senin (20/1/2025). Foto: Chip Somodevilla/Pool via REUTERS
Elon Musk resmi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Amerika Serikat, mengakhiri masa jabatan yang hanya berlangsung sekitar 130 hari.
Pengunduran diri ini diumumkan Musk lewat media sosialnya dan dikonfirmasi oleh Gedung Putih pada Rabu (28/5).
DOGE merupakan lembaga baru yang dibentuk Presiden Donald Trump untuk memangkas pemborosan dan merombak birokrasi pemerintahan. Musk ditunjuk sebagai pimpinan karena latar belakangnya sebagai inovator dan pebisnis luar sistem.
Namun selama menjabat, Musk justru memantik kontroversi, baik di internal kabinet maupun publik. Janjinya memangkas anggaran federal sebesar USD 2 triliun belum terwujud, sementara gaya komunikasinya dinilai kasar dan konfrontatif.
Target Potong Rp 32.000 Triliun, Baru Tercapai Rp 2.800 Triliun?
CEO Tesla Elon Musk memberikan salam hormat saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato dalam kongres di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (4/3/2025). Foto: Win McNamee / Pool / AFP
Selama kampanye, Musk menjanjikan DOGE mampu menghemat anggaran federal hingga USD 2 triliun.
Namun hingga akhir Mei, DOGE baru mengeklaim berhasil menghemat USD 175 miliar.
DOGE juga mencatat telah memangkas hampir 12 persen dari total 2,3 juta pegawai sipil federal, atau sekitar 260 ribu orang. Pemangkasan dilakukan melalui kombinasi tekanan, insentif pensiun dini, dan ancaman pemecatan.
Namun dampaknya tak selalu positif.
Pemotongan anggaran dan tenaga kerja disebut menciptakan hambatan dalam pengadaan barang, membengkaknya biaya operasional, hingga kehilangan talenta di bidang sains dan teknologi.
Beberapa lembaga yang dibubarkan oleh DOGE bahkan kembali dihidupkan oleh pengadilan federal.
Musk vs Kabinet Trump
Presiden Donald Trump berbincang dengan pengusaha Elon Musk yang mengajak anaknya saat melakukan pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (11/2/2025). Foto: Kevin Lamarque/REUTERS
Selama menjabat, Musk kerap terlibat konflik dengan sejumlah menteri senior Trump. Ia berselisih dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Perhubungan Sean Duffy, dan Menteri Keuangan Scott Bessent.
Benturan paling terbuka terjadi dengan penasihat perdagangan Peter Navarro, yang disebut Musk sebagai "bodoh" dan "lebih dungu dari sekarung bata".
Navarro tak ambil pusing: "Saya pernah disebut lebih buruk dari itu," katanya.
Menurut sejumlah sumber, menteri-menteri mulai berani menolak perintah Musk, terutama setelah Trump mengingatkan bahwa keputusan staf adalah wewenang masing-masing departemen, bukan DOGE.
Kebijakan Agresif dan Gaya Kepemimpinan Konfrontatif
Demonstran ikut serta dalam protes "Hands Off!" terhadap Presiden AS Donald Trump dan penasihatnya Elon Musk, di Los Angeles, California, AS, 5 April 2025. Foto: REUTERS/Daniel Cole
Salah satu kebijakan Musk yang memicu kecaman adalah mewajibkan semua pegawai federal melaporkan lima capaian kerja setiap pekan. Mereka yang tak menjawab, dianggap mengundurkan diri.
Ia juga terang-terangan menolak sistem kerja dari rumah pasca-pandemi, menyebutnya "privilege era COVID" yang harus dicabut demi mendorong pengunduran diri massal secara sukarela.
Musk juga mengumumkan penutupan USAID, menyebut lembaga itu sebagai "kumpulan cacing yang tak bisa diperbaiki".
Keputusan itu ia klaim telah disetujui oleh Trump dalam diskusi pribadi mereka.
Terancam Kehilangan Kewarganegaraan Kanada
Presiden terpilih AS Donald Trump berbincang dengan Direktur utama Tesla, Inc. Elon Musk saat menyaksikan peluncuran uji coba penerbangan keenam roket SpaceX Starship di Brownsville, Texas, Amerika Serikat, Selasa (19/11/2024). Foto: Brandon Bell/ Pool via REUTERS
Petisi pencabutan kewarganegaraan Musk juga mencuat di Kanada. Lebih dari 150 ribu warga menandatangani petisi yang diajukan ke parlemen oleh penulis Qualia Reed.
Mereka menilai Musk—yang mendapat kewarganegaraan Kanada dari garis keturunan ibunya—telah bertindak bertentangan dengan kepentingan nasional dengan mendukung Trump.
Petisi ini didukung anggota parlemen dari New Democrat, Charlie Angus. Musk dinilai terlibat langsung dalam agenda politik AS yang mengancam hubungan bilateral dan integritas kedaulatan Kanada.
Merasa Frustrasi, Mundur dengan Nada Pahit
Warga gelar unjuk rasa terkait peran Elon Musk di pemerintahan Presiden AS Donald Trump, di luar dealer Tesla di Palo Alto, California, AS 5 Maret 2025. Foto: REUTERS/Carlos Barria
Dalam konferensi pers Tesla pada 22 April, Musk mengisyaratkan akan mengurangi keterlibatannya di pemerintahan. Ia mengaku kewalahan menghadapi birokrasi Washington.
"Saya pikir akan sulit, tapi ternyata lebih parah dari yang saya bayangkan," ujar Musk kepada The Washington Post.
"Meningkatkan sistem di Washington benar-benar seperti mendaki tebing yang licin."
Meski begitu, pemerintahan Trump memastikan bahwa DOGE akan tetap berjalan meski tanpa Musk.
Sejumlah menteri kini tengah berdiskusi dengan Gedung Putih untuk melanjutkan program efisiensi, tanpa semakin memperburuk hubungan dengan Partai Republik di Kongres.
DOGE memangkas, tapi juga menimbulkan luka. Tak sedikit pegawai sipil yang memilih hengkang, tidak hanya karena tekanan, tapi karena kehilangan arah dalam kebijakan.
Di sisi lain, Musk sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap rancangan anggaran Partai Republik yang dinilainya justru menambah defisit.
"Saya kecewa melihat RUU pengeluaran itu," ujar Musk kepada CBS News.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar