May 11th 2025, 16:30, by Tiara Hasna R, kumparanNEWS
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Foto: Kimimasa Mayama/ AFP
Pemerintah sementara Bangladesh resmi melarang seluruh aktivitas politik Liga Awami, partai yang pernah mengusung mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Larangan diumumkan Sabtu malam (10/5) dengan mengacu pada Undang-Undang Antiterorisme, menyusul gelombang unjuk rasa yang digerakkan Partai Warga Negara Nasional—kelompok baru dari gerakan mahasiswa yang menggulingkan Hasina pada Agustus lalu.
Demonstrasi berlangsung selama berhari-hari, dan turut diikuti sejumlah partai Islamis serta kelompok oposisi, termasuk Jemaah-e-Islami.
Mereka mendesak pemerintah menetapkan Liga Awami sebagai organisasi teroris.
Warga merayakan setelah pemerintah sementara secara resmi melarang semua kegiatan Liga Awami Bangladesh di Dhaka, Bangladesh, Sabtu (10/5/2025). Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFPWarga merayakan setelah pemerintah sementara secara resmi melarang semua kegiatan Liga Awami Bangladesh di Dhaka, Bangladesh, Sabtu (10/5/2025). Foto: MUNIR UZ ZAMAN / AFP
Dalam pernyataan resminya, pemerintah menyatakan larangan akan tetap berlaku hingga proses hukum terhadap partai dan tokoh-tokohnya selesai.
Mereka dituduh terlibat dalam kematian ratusan pengunjuk rasa, dan kini menghadapi sidang di Pengadilan Kejahatan Internasional.
Pemerintah juga mengesahkan perubahan penting dalam Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT).
Regulasi itu memungkinkan pengadilan menjatuhkan hukuman bukan hanya pada individu, tapi juga partai politik secara kolektif.
Langkah ini membuka peluang bagi Liga Awami untuk diadili sebagai entitas atas dugaan pelanggaran selama masa pemerintahannya.
Menanggapi larangan tersebut, Liga Awami menolak dan menyebut keputusan pemerintah tidak sah.
"Semua keputusan pemerintah ilegal adalah ilegal," tulis mereka lewat akun Facebook resminya.
Demonstran menyerbu istana Perdana Menteri Sheikh Hasina di Dhaka, Bangladesh, Senin (5/8/2024). Foto: K M ASAD / AFP
Sejak penggulingan Hasina pada Agustus 2024, Bangladesh memasuki babak politik baru.
Pemerintahan sementara saat ini dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, yang berjanji membenahi sistem dan membuka jalan bagi pemilu—meski waktu pelaksanaannya belum pasti, dan bisa ditunda hingga 2026.
Gelombang protes bermula dari unjuk rasa mahasiswa menentang sistem kuota pekerjaan publik pada Juli 2024 lalu.
Pada Oktober, pemerintah telah lebih dulu membubarkan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa Liga Awami, dengan label organisasi teroris karena keterlibatannya dalam serangan terhadap massa demonstran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar