May 12th 2024, 18:30, by Nicha Muslimawati, kumparanBISNIS
Presiden Jokowi saat groundbreaking Memorial Park IKN, Rabu (17/1/2024). Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden
Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir lima bulan lagi atau pada Oktober 2024. Di akhir masa jabatannya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, salah satunya masalah pembangunan.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan Jokowi harus fokus terhadap sejumlah program pembangunan yang ia canangkan di periode kedua ini. Menurutnya, Jokowi perlu memikirkan apakah program pembangunan tersebut bisa diselesaikan di akhir jabatannya atau justru harus masuk ke APBN tahun depan.
"Beberapa program seperti pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua juga perlu diperhatikan. Apakah kemudian akan selesai sebelum pergantian masa pemerintahan atau mau tidak mau program pembangunan infrastruktur akan masuk kembali ke APBN di tahun depan," kata Yusuf kepada kumparan, Minggu (12/5).
Yusuf mengungkapkan, pemerintah perlu memetakan prioritas belanja yang disesuaikan dengan kemampuan penerimaan dan pendanaan alternatif seperti utang. Tak hanya itu, hal lain yang perlu diperhatikan Jokowi adalah proses transisi ke pemerintahan baru. Hal ini termasuk menyiapkan APBN untuk tahun 2025.
"Saya kira persiapan untuk penyusunan APBN 2025 menjadi krusial di tengah beberapa tantangan," ungkapnya.
Tantangan utama yang dimaksud Yusuf adalah tambahan pendanaan untuk berbagai kebutuhan belanja. Misalnya, untuk program makan siang gratis sekitar Rp 400 triliun. Pemerintah tentu perlu menyusun bagaimana mendanai program belanja dengan nominal fantastis ini.
"Jangan dilupakan juga bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan beberapa program pemerintahan lama yang juga membutuhkan dana yang besar termasuk di dalamnya pembangunan ibukota Nusantara," tegasnya.
Yusuf menilai, peluang untuk dinaikannya tarif pajak pertambangan nilai (PPN) menjadi 12 persen semakin terbuka lebar dengan kebutuhan belanja yang besar ini. Namun, ia menyebut kebutuhan belanja yang besar tidak hanya bisa dilakukan dengan cara menaikkan tarif PPN.
Upaya penarikan utang baru untuk mendanai beberapa program awal dari pemerintahan yang terpilih di periode transisi juga dinilai cukup berisiko. Pasalnya, ongkos pendanaan akan semakin mahal di tengah merangkaknya suku bunga dan pelemahan nilai tukar rupiah.
"Maka itu juga perlu dilakukan secara hati-hati karena penarikan utang baru dilakukan pada daerah suku bunga yang tinggi sehingga ini tentu bisa mempengaruhi beban fiskal terutama jangka menengah hingga panjang," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar