Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto: RONEN ZVULUN / POOL / AFP
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut telah menyetujui rencana operasi militer di wilayah Rafah, Gaza, Palestina. Lokasi ini merupakan tempat sebagian besar penduduk Gaza berlindung dari serangan-serangan Israel.
Dikutip dari AFP, Netanyahu "menyetujui rencana tindakan di Rafah," kata kantor PM Israel dalam sebuah pernyataan Jumat (15/3), tanpa memberikan rincian atau batas waktu operasi tersebut.
Pernyataan itu menyatakan militer "siap untuk operasional dan evakuasi penduduk."
Rafah adalah pusat populasi besar terakhir yang menjadi sasaran serangan darat selama perang Israel dengan Hamas di Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Akibat perang ini, sekitar 1.160 orang warga Israel tewas. Sementara serangan masif dari Israel menewaskan 31.490 orang Palestina.
Orang-orang mencari korban di antara reruntuhan setelah serangan Israel di Masjid Ali ben Abi Taleb di Rafah di Jalur Gaza selatan, pada Rabu (20/12/2023). Foto: Mahmud Hams/AFP
Presiden AS Joe Biden, yang mendukung Israel selama perang, pernah mengatakan invasi Israel ke Rafah akan menjadi "garis merah" jika tanpa adanya rencana perlindungan warga sipil yang baik.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dalam kunjungannya ke Wina pada hari Jumat bahwa Washington belum melihat adanya rencana untuk operasi Rafah, namun menegaskan kembali bahwa mereka menginginkan rencana yang jelas dan dapat diterapkan untuk memastikan warga sipil terhindar dari bahaya.
Warga Palestina menghadiri salat Jumat di dekat reruntuhan masjid yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah di selatan Jalur Gaza, Jumat (1/3/2024). Foto: Mohammed Salem/REUTERS
Kantor Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan: "keprihatinan mendalam atas serangan militer Israel yang akan segera terjadi di Rafah, yang dapat mengakibatkan pembantaian baru dan pengungsian lebih lanjut warga Palestina di Gaza," lapor kantor berita resmi pemerintah Palestina, Wafa.
"Kepresidenan menggarisbawahi pentingnya intervensi cepat baik oleh pemerintah AS maupun komunitas internasional untuk mencegah serangan militer ini, yang dapat menambah penderitaan besar rakyat Palestina," demikian, laporan Wafa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar