Mar 7th 2024, 11:19, by Muhammad Darisman, kumparanBISNIS
Menteri Perindustrian (Menteri Perindustrian) Agus Gumiwang Kartasasmita pada gelaran Business Matching Kamis (7/3/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan capaian nilai komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) di gelaran Business Matching menyentuh angka Rp 213,68 triliun.
"Sampai hari ini realisasi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp 213,68 triliun," kata Agus pada gelaran Business Matching Kamis (7/3).
Sebanyak Rp 213,68 triliun tersebut berasal dari realisasi kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah sebesar Rp 146,94 triliun dan BUMN sebesar Rp 66,74 Triliun.
Angka ini juga telah melampaui target nilai komitmen gelaran ini sebesar Rp 200 triliun. Agus yakin, pada kuartal I 2024 akan terkumpul nilai komitmen sesuai dengan target Rp 250 triliun.
Business Matching ini digelar sejak Senin hingga Kamis 4-7 Maret 2024 di Denpasar, Bali.
Selain itu, Agus juga bilang, dalam pelaksanaan gelaran ini, Kemenperin telah mencatat adanya komitmen PDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar Rp 1.428,25 Triliun.
"Dapat kami laporkan bahwa hasil pelaksanaan Business Matching 2024 kali ini, telah tercatat komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar Rp 1.428,25 triliun," imbuh Agus.
Angka komitmen Rp 1.428,25 triliun tersebut berasal dari komitmen dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebesar Rp585,69 Triliun dan komitmen BUMN sebesar Rp842,56 Triliun. Angka ini juga lebih tinggi dari komitmen tahun lalu yang hanya mencapai Rp 1.157,47 Triliun.
Pada hari kedua pelaksanaan Business Matching 2024, Agus bilang, dia menyaksikan penandatanganan kontrak antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan PT Len dan PT Pindad sebesar Rp 2,24 triliun, untuk pengadaan barang dan jasa tahun ini. Padahal, kata Agus tahun ini Kemenhan hanya mendapatkan jatah dana Rp 9 triliun.
Selain itu, ada juga tanda tangan komitmen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk sektor konstruksi sebesar Rp 2,09 triliun dari total Rp 16,4 triliun.
Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu menandatangani kontrak oleh dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., KSO CAMC Engineering Co. Ltd., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dst. untuk pembangunan Bandara VVIP, Gedung Sekretariat Presiden, Jalan Feeder di Kawasan IKN, dan seterusnya.
"Ini membuktikan bahwa industri dalam negeri sudah memiliki kemampuan dan kualitas untuk memenuhi kebutuhan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR," jelas Agus.
Untuk penginputan produk yang dibutuhkan dari kementerian lembaga, Agus bilang, hingga hari ini telah tercatat Rp 134,03 triliun dari 2.558 satker di kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah.
Dari data tersebut konstruksi bangunan sipil jalan dan gedung perkantoran menjadi pengadaan yang paling banyak dibutuhkan pemerintahan. Selain itu juga terdapat senjata dan amunisi, bahan bakar, mesin keperluan khusus, serta bahan farmasi dalam negeri.
"Selama tiga hari pelaksanaan BM, nilai komitmen tersebut meningkat sebesar Rp 53 triliun," imbuh Agus.
Agus bilang, saat ini masih terdapat Rp 1.294,21 triliun dalam pengadaan barang dan jasa kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah dan BUMN yang harus dikejar data detail kebutuhan produk dalam negerinya.
"Pemerintah berharap kementerian lembaga maupun Pemerintah Daerah dan BUMN segera menganggarkan belanja dalam negerinya sehingga asosiasi dan seluruh produsen bisa mempersiapkan diri untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang ada di kementerian dan lembaga," terang Agus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar