Dec 13th 2023, 18:11, by Irfan kharisma Putra, Irfan kharisma Putra
Ilustrasi desa wisata di Indonesia. Foto: Dok. Kemenparekraf
Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman dan potensi yang luar biasa, terus berupaya untuk memajukan setiap wilayahnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian serius adalah pembangunan di daerah transmigrasi, di mana masyarakat di sana menghadapi tantangan khusus dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, penting bagi calon presiden dan wakil presiden untuk mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah transmigrasi. Namun, sampai sekarang, nampaknya para calon presiden belum banyak memperhatikan BUMDes, terutama di daerah transmigrasi. Padahal, daerah transmigrasi memiliki potensi ekonomi yang besar, namun sering menghadapi kendala dalam mengembangkan potensi tersebut.
Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) per 31 November 2023, jumlah BUMDes di daerah transmigrasi mencapai 16.400 unit. Jumlah ini meningkat sebesar 16,4% dari tahun sebelumnya yang mencapai 14.100 unit. Potensi ini sangat menarik jika diperhatikan oleh para calon presiden dan wakil presiden.
BUMDes bukan hanya lembaga ekonomi lokal semata, tetapi juga mencerminkan semangat otonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Dukungan yang kuat dari pemerintah pusat dapat memberikan dorongan signifikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mendiversifikasi ekonomi.
Keberpihakan calon presiden tidak hanya dapat diukur dari sejauh mana BUMDes diberdayakan, tetapi juga sejauh mana infrastruktur dasar diperhatikan. Jalan, air bersih, dan listrik menjadi fondasi pembangunan yang tidak boleh diabaikan. Peningkatan infrastruktur akan membuka aksesibilitas dan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi di desa-desa transmigrasi.
Program transmigrasi, yang telah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional, seharusnya dapat diintegrasikan dengan baik dengan BUMDes. Keberpihakan calon presiden dapat tercermin dalam sejauh mana kebijakan dan program yang mereka usung dapat menciptakan sinergi antara transmigrasi dan pembangunan ekonomi lokal. Hal ini akan membantu mengatasi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah.
Mempertimbangkan keberpihakan calon presiden terhadap BUMDes juga harus melibatkan investasi pada sumber daya manusia di desa. Program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan akan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola BUMDes secara efektif dan berkelanjutan. Kemampuan intelektual pengurus BUMDes menjadi tanggung jawab pemerintah.
Selain itu, calon presiden juga dapat memfasilitasi kemitraan dan jaringan antara BUMDes dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti lembaga keuangan, perusahaan swasta, dan organisasi masyarakat. Melalui kemitraan ini, BUMDes di daerah transmigrasi akan mendapatkan dukungan teknis, akses ke pasar yang lebih luas, dan peluang kolaborasi yang bermanfaat.
Hal ini akan membantu BUMDes dalam memperoleh sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha lokal mereka. Sinergi antara BUMDes dan pendekatan pentahelix (ABCGM) seperti melibatkan akademisi, pengusaha, komunitas UMKM atau industri kreatif, pemerintah, dan media juga dapat memperkuat program BUMDes.
Opini mengenai keberpihakan calon presiden terhadap BUMDes harus menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat. Proses pengambilan keputusan yang inklusif dan melibatkan masyarakat setempat akan memastikan bahwa keberpihakan tersebut tidak hanya menjadiretorika belaka, tetapi juga diimplementasikan dengan baik.
Penting bagi calon presiden dan wakil presiden untuk memiliki visi dan komitmen yang kuat terhadap pembangunan di daerah transmigrasi. Mereka perlu mengakui potensi ekonomi dan sosial yang dimiliki oleh BUMDes di daerah tersebut. Dukungan yang konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah pusat dapat membantu memperkuat peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.
Selain itu, calon presiden dan wakil presiden juga harus memperhatikan perlunya pengembangan infrastruktur dasar di daerah transmigrasi. Investasi dalam pembangunan jalan, air bersih, dan listrik akan memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini juga akan membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.
Kesimpulannya, keberpihakan calon presiden dan wakil presiden terhadap BUMDes di daerah transmigrasi adalah hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan yang kuat dari pemerintah pusat, baik melalui kebijakan, investasi infrastruktur, pendidikan dan pelatihan, serta kemitraan, dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi pembangunan ekonomi lokal. Masyarakat transmigrasi perlu memperhatikan komitmen dan visi calon presiden terhadap pembangunan di daerah transmigrasi saat menentukan pilihan mereka dalam pemilihan presiden.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar