Aug 12th 2023, 01:37, by Muhammad Luthfi Humam, kumparanNEWS
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di acara 10 Tahun Forum Pemred, Jumat (5/8/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengatakan kondisi politik di tanah air semakin tidak sehat. Ia pun menyinggung soal tingginya ongkos politik.
Hal ini dia sampaikan di acara Pidato Kebangsaan dengan tema 'Kembali ke Cita-cita Luhur Bangsa' di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (11/8).
Persaingan politik dalam pemilu 2, 3 pemilu terakhir menunjukkan bahwa kompetisi yang menghalalkan segala cara telah berjalan di lapangan dengan sangat terbuka," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini.
"Apa disampaikan Kiai Said Aqil dengan money politik, yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik," tambahnya.
Cak Imin lantas mencontohkan biaya politik untuk menjadi caleg dari dapil Jakarta setidaknya harus menggelontorkan uang hingga Rp 40 miliar.
Ilustrasi pemilu. Foto: SONNY TUMBELAKA/AFP
"Di Jakarta yang jadi 3, 4 kali itu kira-kira buat orang NU sangat tidak mungkin, dari DPR Jakarta costnya sekitar 40 Miliar. Ada yang 20 miliar, enggak jadi, ada yang 25 miliar, enggak jadi, yang selalu jadi itu yang sekitar 40 miliaran," tuturnya.
"Ini saya sampaikan bukan untuk para politisi, saya sampaikan bahwa untuk seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia bahwa memilih pemimpin adalah bagian dari cara bermusyawarah, enggak ada hubungan dengan uang imbalan," sambungnya.
Selain itu, Cak Imin juga berbicara mengenai sistem politik yang selalu mengalami koreksi setiap 25 hingga 30 tahun.
"Reformasi demokrasi itu 25 tahun menuju 30 tahun, biasanya kalau sudah 30 tahun perlu kita waspada sebuah sistem akan koreksi total," kata dia.
Cak Imin memberikan kata sambutan pada acara Harlah PKB di Stadion Manahan Solo. Foto: Dok. DPP PKB
Ia mengatakan kesadaran politik itu harus dilandasi dengan UUD 1945 sebagai cita-cita demokrasi yang telah disusun dan ditetapkan oleh founding father terdahulu.
"Kesadaran politik rakyat, sistem pemilu yang murah, yang kompetisinya sehat, yang memberikan peluang kepada cita-cita demokrasi tuh apa sih? Kesamaan di depan hukum dan pemerintah, memiliki hak sama di hukum pemerintahan," lanjutnya.
"Demokrasi enggak bisa ditawar lagi, cara kerja dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat adalah jalan terbaik, tetapi harus tidak menabrak cita-cita, nilai, rumusan dasar, tujuan hidup bangsa negara, buat apa kita berdemokrasi kalau yang menang yang ber-uang, kalau yang menentukan yang memiliki modal," tutup dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar