Jan 2nd 2023, 19:27, by Muhammad Darisman, kumparanBISNIS
Konferensi pers awal tahun bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (2/1/2022). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan upaya percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) harus diimbangi dengan peningkatan kinerja perusahaan.
Erick mencontohkan, salah satunya melalui pembentukan holding dan subholding. Dia berkata, upaya ini dilakukan untuk membenahi keuangan PLN yang dibebani utang, namun harus menggenjot investasi di energi baru dan terbarukan (EBT). Hal serupa juga dilakukan di Pertamina.
"Makanya ada kesepakatan tiga menteri, ibu Menkeu, saya, dan Pak Menteri ESDM, sekarang ada percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi, sudah terjadi dan belum pernah ada selama ini," ujarnya saat konferensi pers, Senin (2/1).
Dia melanjutkan, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, PLN dan Pertamina juga harus membenahi pola pikir dengan tidak hanya melaksanakan bisnis seperti biasa atau business as usual.
"Waktu itu saya tekankan capex (belanja modal) mesti turun, tidak boleh foya-foya, jangan ada mark up-mark up, buktinya bisa capex turun sampe 25-30 persen di PLN, artinya pemborosan itu pernah terjadi," ungkap Erick.
Upaya tersebut pun berbuah penurunan utang PLN menjadi sekitar Rp 407 triliun yang akan berdampak pada peningkatan investasi di EBT. Dia juga menegaskan holding PLN dilakukan bukan sebagai bentuk liberalisasi kelistrikan.
"Kita harus mulai menjaga, PLN bukunya sekarang dipisahkan supaya gampang meriksa-nya, Pertamina juga sama di 2021. Kalau ada pemborosan kita cut, ada korupsi kita sikat supaya makin sehat," tandas Erick.
Sebelumnya, Pemerintah sepakat membayar kewajiban kompensasi energi ke Pertamina dan PLN tiga bulan sekali. Adapun selama ini pembayaran subsidi energi ke Pertamina dan PLN dilakukan sekali di akhir tahun.
"Pemerintah sepakat untuk segera melakukan pembayaran ke Pertamina dan PLN dengan frekuensi tiga bulan sekali. Berbeda dengan selama ini di mana kita menunggu sampai akhir tahun dan mendapatkan audit," jelas Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Banggar DPR RI, Rabu (14/9).
Bendahara negara tersebut menjelaskan, percepatan pembayaran subsidi energi dilakukan agar arus kas (cashflow) Pertamina dan PLN menjadi lebih sehat, serta perhitungan dari sisi APBN lebih akurat.
Adapun terakhir, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, mengungkap pemerintah telah membayarkan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) kepada Pertamina dan listrik kepada PLN sebesar Rp 163 triliun pada September 2022 lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar