Ilustrasi platform media sosial. Foto: Ahyan Stock Studios/Shutterstock
Australia menjadi negara pertama di dunia yang melarang penggunaan akun media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun, yang menyebabkan jutaan anak dan remaja kehilangan akses ke akun mereka, mulai Rabu, 10 Desember 2025.
Facebook, Instagram, Threads, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch, hingga TikTok, mengonfirmasi telah mematuhi larangan tersebut. Platform telah mengambil langkah untuk menghapus akun yang dimiliki oleh pengguna di bawah usia 16 tahun di Australia, dan mencegah remaja tersebut mendaftarkan akun baru.
Anak hingga remaja di bawah 16 tahun seharusnya tidak dapat membuat akun baru. Akun lama mereka saat ini dinonaktifkan.
Regulasi ini tidak akan menghukum orang tua dan anak-anak yang melanggar hukum tersebut, tetapi akan mengenakan denda kepada platform yang terbukti mengizinkan anak di bawah 16 tahun untuk membuat akun medsos.
Platform media sosial yang tidak mematuhi regulasi ini berisiko dikenakan denda hingga 49,5 juta dolar Australia, atau Rp 548 miliar.
Mengapa Pemerintah Australia Melarang Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun?
Undang-undang ini muncul setelah bertahun-tahun timbul kekhawatiran bagi Pemerintah Australia bahwa platform media sosial dapat menyebabkan kecanduan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya pada remaja, serta berpotensi membuat mereka rentan terhadap perundungan atau eksploitasi seksual.
Hal ini akan mengurangi dampak negatif dari "fitur media sosial yang mendorong [kaum muda] untuk menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar, sekaligus menyajikan konten yang dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka".
Sebuah studi yang dilakukan pada awal tahun 2025 menemukan bahwa 96% anak usia 10-15 tahun menggunakan media sosial, dan tujuh dari 10 di antaranya telah terpapar konten berbahaya. Ini termasuk materi misoginis, kekerasan, sampai konten yang mempromosikan gangguan makan, dan bunuh diri.
Satu dari tujuh anak juga melaporkan mengalami perilaku seperti grooming dari orang dewasa atau anak-anak yang lebih tua, dan lebih dari separuhnya mengatakan mereka pernah menjadi korban cyberbullying.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, berbicara di Wishing Tree di Gedung Parlemen di Canberra pada tanggal 6 November 2024. Foto: Tracey Nearmy/AFP
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan langkah ini menjadi salah satu perubahan sosial dan budaya terbesar yang pernah dihadapi bangsa Australia.
Dia mengatakan ini adalah perubahan yang signifikan, dan perubahan itui bisa jadi sulit, tetapi warga Australia akan mencapai hasil terbaik jika semua bekerja sama. "Para orang tualah yang bekerja sama untuk mewujudkan reformasi ini, dan semua warga Australia akan bekerja sama untuk menjadikan ini momen kebanggaan nasional."
Langkah ini diambil Anthony Albanese setelah ia melihat sendiri "pengalaman menyedihkan bertemu dengan para ibu dan ayah yang telah melihat kesejahteraan anak mereka hancur oleh dampak terburuk media sosial, banyak yang hidup dengan rasa sakit yang menghancurkan karena kehilangan seorang anak."
"Kami melakukan ini untuk para orang tua tersebut – dan untuk setiap orang tua. Karena undang-undang ini bertujuan untuk memudahkan Anda berdiskusi dengan anak Anda tentang risiko dan bahaya penggunaan media sosial," kata Anthony.
Perusahaan media sosial bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada anak di bawah 16 tahun yang menggunakan platform mereka. Jika mereka tidak mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghapusnya, mereka akan melanggar hukum Australia dan akan dikenakan denda yang besar. Perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab tersebut dimulai dengan melindungi anak-anak Australia. - Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia -
Menurutnya, larangan media sosial ini bertujuan untuk memberikan ketenangan pikiran yang lebih besar bagi orang tua Australia. Larangan ini juga bertujuan untuk memastikan anak-anak Australia memiliki masa kanak-kanak yang bahagia.
Dunia Memantau Langkah Australia
Larangan ini telah menarik perhatian dunia, dengan beberapa negara mengindikasikan akan menerapkan larangan mereka sendiri, termasuk Malaysia, Denmark, dan Norwegia.
Uni Eropa telah mengeluarkan resolusi untuk menerapkan pembatasan serupa, sementara seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan kepada Reuters bahwa mereka "memantau dengan cermat pendekatan Australia terhadap pembatasan usia".
"Ini adalah studi kasus yang sangat penting," kata Michael Posner, Direktur Pusat Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Stern School of Business, New York University, mengutip CNN. "Jika berhasil ... maka saya pikir sejumlah negara bagian, sejumlah pemerintah akan berkata; Wow, lihat apa yang mereka lakukan di Australia."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar