Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya saat flag-off November Run 2025 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Minggu (2/11/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan dirinya telah berdiskusi dengan sejumlah pihak yang menolak usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Ini berkaitan dengan masuknya Soeharto sebagai calon penerima gelar pahlawan nasional.
"Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi sebelumnya waktu itu ya kita terima, kita dengarkan apa yang menjadi keberatan-keberatannya gitu," kata Gus Ipul saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (2/11).
Ia menjelaskan, masukan dan keberatan yang disampaikan oleh kelompok penolak tetap dipertimbangkan dalam forum tim pengkaji dan peneliti terkait Gelar Pahlawan Nasional.
"Dipelajari juga, keberatan-keberatannya dipelajari. Tetapi karena sudah memenuhi syarat formal maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan ke Gelar Pahlawan," ujarnya.
Presiden ke-2 Soeharto bersama putri sulungnya Siti Hardijanti atau Tutut menunggu kedatangan mantan perdana menteri Singapura Lee Kuan Yew di kediaman Soeharto di Jakarta, pada 26 Juli 2007. Foto: Adek Berry/AFP
Gus Ipul menegaskan, pertemuan dengan pihak yang menolak dilakukan sebelum Kementerian Sosial menyerahkan usulan nama-nama calon pahlawan kepada Dewan Gelar. Menurutnya, pihaknya tetap menghormati setiap perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat terkait usulan tersebut.
"Sebelum kita usulkan ke Dewan Gelar kita sudah ada pertemuan waktu itu, sudah ada pertemuan," tutur Gus Ipul.
"Kita dengarkan kan, tugas kita adalah mendengarkan, kita mengapresiasi. Tidak hanya mendengarkan, mengapresiasi karena disampaikan dengan baik gitu ya, baik melalui media sosial, melalui media-media yang ada, tapi juga datang ke Kementerian Sosial," lanjutnya.
Ia menuturkan, alasan utama penolakan terhadap Soeharto tersebut berkaitan dengan rekam jejak masa lalunya.
"Ya salah satunya kan dianggap Pak Presiden Soeharto itu tidak layak untuk mendapatkan pahlawan karena berbagai pelanggaran masa lalu, itu menurut mereka," ujar Gus Ipul.
Kemensos telah menyerahkan daftar 40 nama calon pahlawan nasional tahun 2025 kepada Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Dari puluhan nama yang diajukan, terdapat sejumlah tokoh besar nasional seperti Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga pejuang buruh Marsinah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar