Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), August Mellaz (tengah). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan hasil Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024. Laporan itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat kini telah berada di level engagement atau keterlibatan aktif.
Temuan ini dinilai sebagai peningkatan signifikan dibandingkan hasil IPP Pemilu sebelumnya yang masih didominasi level involvement.
Anggota KPU, August Mellaz, mengatakan perkembangan ini menggambarkan kualitas keterlibatan publik dalam setiap tahapan Pilkada yang semakin matang.
"Kalau kita bisa perbandingkan, ternyata kalau di IPP pemilu lalu itu tingkat involvement yang paling dominan, sekarang tingkat engagement yang lebih dominan. Jadi ada perkembangan dan sekali lagi saya ingin mengapresiasi teman-teman semua," ujar August dalam acara peluncuran IPP Pilkada 2024 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Sabtu (18/10).
Menurut August, hasil indeks ini menunjukkan perubahan besar dalam pola partisipasi masyarakat di Pilkada. Dari sekitar 400 kabupaten/kota yang menjadi objek penilaian, sebagian besar kini sudah mencapai level engagement.
"Kalau di IPP pemilu lalu itu yang involvement lebih besar, yang level paling bawah. Kalau di IPP pilkada, itu justru sekarang engagement. Jadi grade-nya naik hampir 400-an kabupaten kota, itu sekarang sudah posisinya engagement," jelasnya.
Ia menambahkan, empat provinsi tercatat masuk kategori participatory atau partisipatif penuh, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Hasil ini disebut menggembirakan karena mencerminkan peningkatan kesadaran politik warga di berbagai daerah.
Lebih lanjut, August menerangkan bahwa IPP Pilkada disusun dengan sejumlah variabel pengukuran yang mencakup seluruh tahapan pemilihan. Mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara.
"Kan di situ mulai dari voter registration, pendaftaran pemilih, kemudian pencalonan, kemudian kampanye, kemudian penutupan suara, sampai penghitungan suara dan penutupan paslon itu jadi variabel yang kemudian kami ukur," katanya.
Nantinya, hasil IPP ini sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan ke depan agar perencanaan lebih berbasis data, bukan asumsi.
"Setelah dua IPP ini di-launching, ini akan jadi dasar bagi kami di KPU untuk melakukan perencanaan program dan kegiatan ke depan. Karena kita bisa membedah dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada itu yang bisa diukur. Jadi kita tidak lagi berandai-andai, karena kita sudah punya benchmark dan juga baseline," tutur August.
August menyebut, data IPP menjadi modal penting bagi KPU untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti empiris, serta mendorong publik agar semakin sadar dan aktif berpartisipasi.
"Ketika porsinya engagement itu besar, artinya mereka terlibat dengan cukup aktif di setiap tahapan-tahapan, dan kemudian menjadi berkontribusi terhadap variabel yang kemudian kita ukur. Nah tinggal memang nanti bagaimana agar bisa fully participatory, itu tantangan kami ke depan," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar