Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian (tengah), Jumat (24/10/2025). Foto: Amar Marpaung/kumparan
Pada 17 Oktober 2025, 110 warga negara Indonesia (WNI) mencoba kabur dari sindikat online scam di Kamboja. Mereka ditipu sindikat dengan iming-iming kerja di Malaysia.
Maka itu, Kantor Imigrasi gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kenapa? Karena sekarang urusan berangkat ke luar negeri itu sudah jauh lebih mudah.
"Kalau itu sudah kejadian di sana, kalau kita, Imigrasi, itu tidak bisa menolak permohonan apalagi sekarang (pengurusan paspor) melalui online, asal syaratnya lengkap itu kita terima," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian, Jumat (24/10).
Memang, lanjut Uray, dalam pengurusan paspor ada penyaringan dalam waktu pencocokan berkas dari pemohon paspor.
"Di situ mungkin sedikit pertanyaan 'Dalam rangka apa?'. Kalau yang bersangkutan pergi bekerja tapi tidak memenuhi persyaratan yang lengkap, tidak ada izin kerjanya, kita tolak," kata Uray.
"Tapi termasuk juga di bandara, demikian juga pada saat berangkat, mereka juga dicek lagi paspornya, tiketnya, kalau tidak pulang ini maksudnya ke mana ini, ngapain ke sana, kerja?" ujar Uray. Maka pihak Imigrasi akan menunda paspor tersebut.
Lantaran mudahnya pengurusan keberangkatan seseorang ke luar negeri, maka itu yang diperkuat adalah sosialisasi.
"Ini makanya kita butuh melakukan edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat kita. Kebanyakan kalau di kabupaten kan sudah (paham), yang ada di pedesaan yang belum paham," kata Uray.
"Makanya kami, khususnya di bidang informasi, selalu gencar mengadakan Desa Binaan dan Binpasa. Itu kita menyampaikan termasuk edukasi kepada masyarakat pedesaan, termasuk juga sekolah juga baik itu SMP, SLTA, jadi kami menyampaikan agar jangan gampang terbujuk rayu," ujar Uray.
"Bukan berarti tidak boleh. Boleh setiap warga negara berhak menjalani kehidupan yang baik, tapi tolong negara hadir di situ, lengkapi persyaratannya, ikuti prosedurnya, ada jalurnya, ada perekrutan yang resmi ada, supaya apa-apa negara bisa lindungi," tutup Uray.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar