Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di perbankan nasional, di tengah penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menurutnya, kebijakan itu menimbulkan tekanan baru bagi pemerintah daerah yang tengah berupaya menyesuaikan diri dengan pemangkasan anggaran cukup besar.
"Karena setelah kita melihat surat edaran yang disampaikan tentang alokasi anggaran, baik itu dana bagi hasil, kemudian juga dana alokasi umum, itu semua daerah, hampir semua daerah kita mengalami efisiensi," kata Anwar Hafid usai menghadiri rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (7/10).
Anwar menyebut pemangkasan tersebut membuat banyak kepala daerah kesulitan memenuhi komitmen kepada masyarakat. Di sisi lain, muncul beban tambahan seperti penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang kini ikut menekan ruang fiskal daerah.
"Kepala daerah baru ini kan banyak sekali yang kita janjikan kepada masyarakat," ujar Anwar.
Ia menilai, penurunan TKD bukan hanya menghambat realisasi visi-misi kepala daerah baru, tetapi juga berpotensi menghambat sinkronisasi program dengan pemerintah pusat. Ia mencontohkan beberapa program prioritas seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Sekolah Rakyat yang membutuhkan alokasi dana cukup besar.
"Tentu kita berharap bahwa alokasi anggaran yang cukup itu bisa merealisasikan apa yang kita lakukan, apalagi hampir semua visi-misi kita itu juga sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden," ucapnya.
Anwar mengungkapkan, Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang terkena dampak besar dari kebijakan efisiensi.
"Kalau kita kurang lebih sekitar 45 persen. Dari sebelumnya kalau misalnya DBH kita dari 700 sekarang tinggal 200, kemudian misalnya (TKD) sekitar Rp 1,2 triliun dari 6 triliun APBD kita," katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang lebih besar kepada daerah untuk mengelola anggaran sendiri. Tanpa harus menempatkan dana dalam jumlah besar di perbankan.
"Saya kira itu yang paling penting, poin utama. Maksudnya kita berharap supaya daerah diberi kepercayaan. Kalau daerah diberi kepercayaan tentu uang tidak semua harus di bank. Tapi di kas daerah juga kita mengelola dengan baik, apalagi semua kepala daerah baru ini punya komitmen kuat untuk melaksanakan," tegas Anwar.
Menurutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan tersebut menyampaikan agar kebijakan yang sudah diputuskan dijalankan terlebih dahulu, sebelum nantinya dievaluasi.
Meskipun begitu, ia tetap menekankan pentingnya desentralisasi fiskal yang adil agar daerah memiliki keleluasaan menggerakkan ekonomi lokal.
"Harapan kita kalau bisa daerah diberi kepercayaan untuk bisa mengelola anggaran. Karena bagaimanapun juga semua kepala daerah yang baru ini memiliki beban yang sangat besar untuk bisa merealisasikannya," ucapnya lagi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut bahwa isu transfer ke daerah menjadi salah satu fokus utama dalam forum tersebut.
"Kami mewakili Bu Khofifah intinya berharap bahwa memang kebijakan terkait transfer ke daerah ini bisa ada titik temu," ujar Emil.
Emil juga membenarkan bahwa pembahasan mengenai penempatan dana pemerintah di perbankan daerah seperti Bank Jatim telah dilakukan sebelumnya.
"Kita tunggu final. tetapi Bank Jatim ini kan alhamdulillah salah satu bank pembangunan daerah yang secara indikator kesehatan perbankannya, maupun juga raihan labanya tergolong solid. Sehingga harapannya bisa menggerakkan perekonomian daerah," ucap Emil.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menjabarkan proyek pembangunan SRRL di sela-sela kegiatan peresmian gedung RS Assakinah Medika Sidoarjo, Selasa (8/7/2025). Foto: Fahmi Alfian/ANTARA
Kebijakan penempatan dana Rp 200 triliun di bank merupakan langkah pemerintah untuk mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia. Dana tersebut akan ditempatkan di empat bank Himbara serta dua bank syariah, dengan tujuan mendorong likuiditas dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, di sisi lain, alokasi TKD untuk 2026 justru dipangkas menjadi Rp 650 triliun dari Rp 919 triliun pada 2025, atau turun sekitar 29 persen. Meski Menteri Keuangan menambahnya sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun, sejumlah kepala daerah menilai peningkatan tersebut belum cukup untuk menutupi kebutuhan di daerah.
Berikut daftar Gubernur yang hadir pada acara audiensi dengan Menteri Keuangan:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar