Ilustrasi gedung Kementerian BUMN. Foto: Abdurrohim Husain/Shutterstock
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), menunjuk dua Warga Negara Asing (WNA) menjadi bagian dari direksi, yaitu Balagopal Kunduvara menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dan Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi.
Berikut fakta-fakta orang asing yang kini diperbolehkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin perusahaan BUMN.
Prabowo Izinkan Orang Asing Pimpin BUMN
Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bagi ekspatriat atau warga negara asing memimpin BUMN. Prabowo mengatakan langkah ini dilakukan agar BUMN berstandar internasional dan lebih kompetitif.
"Saya yakin tingkat pengembalian 1 persen atau 2 persen itu bisa meningkat, harus meningkat," ujarnya dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Selasa (15/10).
Dia menilai, membuka kesempatan bagi tenaga asing adalah bagian dari mencari talenta terbaik agar BUMN mampu bersaing di level global.
"Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Saya sangat antusias," kata Prabowo.
Selain itu, dia juga menginstruksikan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani untuk merasionalisasi jumlah BUMN agar lebih efisien.
"Kurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 240," tutupnya.
Efisiensi BUMN
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menjelaskan alasan dibukanya peluang bagi profesional asing duduk di jajaran komisaris dan direksi BUMN adalah untuk menerapkan standar bisnis global dan efisiensi tata kelola.
Dia mengakui komisaris di Indonesia dibayar terlalu mahal, sehingga Danantara mengubah hal ini melalui penyesuaian skema tantiem. Danantara berhasil menghemat Rp 8,2 triliun, yang kini dialihkan untuk investasi dan pengembangan bisnis.
"Itu dari tantiem komisaris. Kalau direksi berbeda. Karena direksi harus bekerja dan kita harus compare dengan global standar. Itu yang kita lakukan," ujar Pandu dalam acara Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Kamis (16/10).
Pandu menegaskan, insentif direksi kini berbasis kinerja, bukan otomatis diberikan. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja BUMN agar lebih kompetitif di tingkat global.
Pelecut bagi WNI
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai kebijakan membuka peluang WNA memimpin BUMN dapat menjadi pelecut bagi WNI agar lebih terpacu meningkatkan kompetensi.
Meskipun Prasetyo menegaskan, kebijakan itu tidak menutup kesempatan bagi WNI untuk tetap memimpin.
"Kalau WNI mampu ya kita dorong, kalau kemudian kita merasa untuk sementara waktu kita membutuhkan skill dan kompetensi dari seseorang yang kebetulan dia WNA, why not juga kan gitu," kata Prasetyo di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (17/10).
Dia menganalogikan hal tersebut seperti timnas sepak bola yang bisa dilatih pelatih asing tanpa menutup peluang bagi pelatih lokal.
"Kalau ada pelatih lokal yang bagus ya kita pakai pelatih lokal, tapi kalau kita membutuhkan pelatih asing, ya enggak ada masalah juga. Karena kadang-kadang kita butuh itu untuk memacu kita gitu," ujarnya.
Bukan Hanya Garuda, BUMN Lain juga Bisa
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, memberi sinyal bahwa penempatan WNA di jajaran direksi BUMN tidak akan berhenti pada Garuda Indonesia saja. Dia menegaskan, setiap penempatan ekspatriat akan berdasarkan analisis kebutuhan perusahaan, bukan tren semata.
"Kita benar-benar analisa bahwa ekspat yang kita bawa ini memang bisa memberikan transfer of technology dan knowledge," ujar Rosan di Jakarta, Kamis (16/10).
Rosan menyebut, kebijakan ini bertujuan memperkuat tata kelola BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mengadopsi standar global dan etika bisnis. Langkah ini juga bagian dari pembersihan BUMN dari praktik korupsi dan hal negatif lainnya.
"Kembali lagi supaya ini baik, optimal. Dan kita juga mencoba untuk mengurangi atau mereduksi secara total hal-hal mungkin yang negatif yang kita temukan dalam BUMN ini yang sifatnya adalah korupsi atau yang lain-lain," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar