Presiden Prabowo Subianto saat melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Prabowo Subianto kembali menggebrak panggung politik dengan perombakan kabinet yang diumumkan pada Rabu, 18 September 2025. Di usia pemerintahannya yang baru 11 bulan, reshuffle ini menjadi sinyal kuat bahwa Prabowo sedang melakukan konsolidasi kekuasaan. Langkah itu dilakukan di tengah gejolak politik publik yang masih terasa pascaprotes besar dan kerusuhan pada akhir Agustus lalu.
Bagi Prabowo, perombakan kabinet bukan sekadar pergantian figur, tetapi lebih sebagai evaluasi kinerja sekaligus penguatan barisan. Ia paham, stabilitas pemerintahan di tahun pertama adalah fondasi bagi perjalanan panjang lima tahun ke depan. Tanpa soliditas, pemerintahannya bisa terus diguncang oleh ketidakpuasan publik dan tekanan oposisi.
Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah masuknya Purnawirawan Jenderal Bintang Tiga, Djamari Chaniago, sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Djamari bukan hanya representasi kalangan militer, tetapi juga loyalis Partai Gerindra. Pemilihan Djamari menunjukkan arah Prabowo yang ingin memastikan portofolio keamanan dikendalikan orang kepercayaannya.
Djamari Chaniago bersiap mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu. Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
Pergantian ini juga menandai berakhirnya masa Budi Gunawan yang dianggap gagal meredam kerusuhan. Kegagalannya—ditambah kedekatannya dengan Megawati Soekarnoputri—membuat posisinya sulit dipertahankan. Bagi Prabowo, merapatkan barisan berarti juga mengurangi pengaruh tokoh-tokoh yang berada di luar orbit politiknya.
Langkah lain yang tak kalah menarik adalah reposisi Erick Thohir. Dari Menteri BUMN yang strategis, Erick kini digeser ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pergantian ini menuai perdebatan. Di satu sisi, jabatan baru Erick terlihat kurang prestisius. Namun, di sisi lain, Prabowo seolah menugaskannya untuk menggarap sektor yang punya potensi besar membangun citra publik dan menggait generasi muda.
Reposisi ini mencerminkan evaluasi yang keras. Meski populer, Erick dianggap belum memberikan kinerja yang maksimal di BUMN. Namun, Prabowo tampaknya masih memerlukan kehadirannya dalam kabinet. Dengan menempatkan Erick di Kemenpora, Prabowo menjaga loyalitas sekaligus menguji kontribusi Erick di panggung yang berbeda.
Suasana pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
Dalam perspektif politik, strategi ini mirip dengan konsep elite circulation yang dibahas Vilfredo Pareto, seorang ilmuwan politik Italia. Menurut Pareto, stabilitas kekuasaan membutuhkan sirkulasi elite yang terkontrol. Elite lama yang dianggap gagal harus digantikan, sementara figur lain diputar ke posisi baru agar roda kekuasaan tetap berjalan.
Konsolidasi ini juga dilihat oleh banyak pengamat sebagai "pembersihan lingkungan" dari pengaruh tokoh-tokoh lama. Penghapusan Hasan Nasbi dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Presiden adalah contoh jelas. Posisinya diganti, kantornya direstrukturisasi, bahkan diperluas menjadi Kantor Komunikasi Pemerintah.
Prabowo seolah ingin memastikan bahwa komunikasi publik benar-benar terkendali. Ia tidak ingin kesalahan komunikasi mengulangi krisis yang memperburuk citra pemerintahannya di awal. Di sini terlihat gaya kepemimpinannya yang menekankan koordinasi ketat: semua lini harus rapi, terkoordinasi, dan loyal.
Potensi reshuffle berikutnya tetap terbuka lebar. Dengan ritme cepat dalam 11 bulan ini, publik bisa memperkirakan akan ada lagi evaluasi keras dalam tahun pertama. Pos-pos yang dianggap tidak efektif—atau pejabat yang gagal membangun kinerja—akan segera diganti. Ini bukan semata ancaman, melainkan strategi untuk menjaga pemerintahan tetap efektif sekaligus menunjukkan ketegasan kepemimpinan.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto membacakan sumpah saat pelantikan Reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden
Konsolidasi yang terus dilakukan ini juga memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, ia bisa memperkuat efektivitas pemerintahan Prabowo karena jajaran kabinet semakin solid dan loyal. Namun di sisi lain, risiko menguatnya politik patronase juga terbuka ketika jabatan lebih dilihat dari loyalitas ketimbang profesionalitas.
Bagi publik, reshuffle ini memberi sinyal bahwa Prabowo serius memperbaiki kinerja. Namun, publik juga menuntut agar reshuffle tidak hanya menjadi ajang merapatkan barisan politik, tetapi juga benar-benar meningkatkan pelayanan dan kebijakan yang menyentuh kebutuhan rakyat.
Di titik ini, perombakan kabinet menjadi ujian awal bagaimana Prabowo membaca dinamika politik sekaligus menjawab keresahan rakyat. Jika hanya fokus pada konsolidasi internal, kepercayaan publik bisa kembali anjlok. Namun, jika konsolidasi disertai kinerja yang lebih baik, ia bisa memperkuat legitimasi politiknya.
Pada akhirnya, reshuffle ini adalah bagian dari strategi besar Prabowo untuk mengendalikan pemerintahan di tengah dinamika politik. Ia sedang merapatkan barisan, membersihkan lingkaran, dan menguji kesetiaan sekutu. Kini pertanyaannya: Apakah konsolidasi ini akan benar-benar membuat pemerintahannya lebih efektif, atau justru menciptakan lingkaran yang terlalu sempit untuk menampung aspirasi rakyat yang majemuk?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar