Sejumlah pengunjuk rasa melakukan aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Kamis (19/6/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Sebanyak 880 Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia mendesak pemerintah Indonesia agar segera membuat kebijakan luar negeri yang membantu kemerdekaan Palestina. Salah satu dorongannya adalah dengan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mereformasi Dewan Keamanannya.
"Kami berharap dukungan ini akan mendorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan kalibrasi kebijakan luar negeri yang mempertemukan itikad mulia membela Palestina dengan semua tantangan yang ada, serta Indonesia tetap bertekad mengawal dan membersamai bangsa Palestina sampai merdeka," kata Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Heri Hermansyah dalam keterangannya, dikutip, Sabtu (20/9).
Prof. Heri mengatakan, pemerintah Indonesia diharapkan konsisten mengawal implementasi keputusan Sidang Umum PBB ke-80 hingga Palestina merdeka. Ia juga meminta agar aspek legal-formal sebuah negara turut dikawal oleh pemerintah Indonesia.
"Upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang," ujarnya.
Rektor UI Heri Hermansyah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan
Selain itu, Prof. Heri mengungkapkan pentingnya pemerintah Indonesia dalam mengawal dan memperjuangkan jaminan keamanan bagi rakyat Palestina. Menurut dia, hal itu bisa diaplikasikan dengan cara mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik.
"Harus diingat, konflik Palestina-Israel pada hakikatnya adalah akibat dari penjajahan, okupasi, pengusiran paksa, serta perampasan wilayah bangsa Palestina oleh zionisme," tuturnya.
Di sisi lain, para Guru Besar juga menolak upaya ataupun wacana relokasi penduduk Gaza baik itu alasannya adalah rekonstruksi pasca konflik.
Bendera PBB. Foto: Ted Shaffrey/AP Photo
Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan komitmen dalam mendukung dan memberikan bantuan kepada bangsa Palestina, baik melalui Indonesian aid, maupun bantuan kemanusiaan, pengobatan, dan pendidikan, hingga perluasan hubungan perdagangan untuk jangka panjang agar dapat membantu negara Palestina merdeka dan mandiri yang dapat dimulai dengan mereformasi Dewan Keamanan PBB.
"Hal ini dapat dimulai dari perluasan Anggota Tetap DK PBB dan penghapusan Hak Veto yang hanya dimiliki lima negara Anggota Tetap DK PBB saat ini. Reformasi DK PBB dipandang penting untuk mendukung efektivitas pasukan perdamaian dan memastikan PBB tetap relevan dengan perkembangan zaman," tutup dia.
Selain Prof. Heri, guru besar lain yang turut tergabung dalam gerakan ini antara lain Prof. M. Mahfud MD, Prof. R. Siti Zuhro, Prof. Fasli Jalal, Prof. Didik J. Rachbini, Prof. Nuhfil Hanani, Prof. M. Nasih, Prof. Widodo, Prof. M. Madyan, Prof. Suharnomo, Prof. Jamaluddin Jompa, Prof. Budi Wiweko, Prof. Eko Prasojo, Prof. Tirta N. Mursitama, Prof. Yayan Rahtikawati, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, dan Curie Maharani, Ph.D.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar