Komisi VI DPR menyepakati RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN dan akan membawanya ke Rapat Paripurna pada 2 Oktober 2025. Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, menyebut pembahasan berlangsung 23–26 September dan menghasilkan perubahan pada 84 pasal. Selengkapnya di infografis berikut. 📸: Dok. Antara/Asprilla Dwi Adha, kumparan/Fariza Rizky Ananda, Shutterstock. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus#ruubumn#bisnis#infog#bumn#badanpengaturan#kementerianbumn#dpr#info#infoterkini#berita#beritaterkini#bicarafaktalewatberita#kumparan
Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan seluruh ASN Kementerian BUMN akan dipindahkan ke Badan Pengaturan (BP) BUMN setelah perubahan nomenklatur disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 2 Oktober mendatang. Rini menegaskan, semua pegawai akan dialihkan ke badan baru tersebut, meski belum ada kepastian terkait kemungkinan penempatan ASN di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang bersifat bisnis. RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN ini dibahas Panja hanya dalam tiga hari, sejak 23–26 September 2025, mulai dari RDPU dengan pakar hingga sinkronisasi dengan tim perumus. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menambahkan, BP BUMN akan berfungsi sebagai regulator dan pemegang saham Seri A, sedangkan Danantara berperan sebagai operator yang mengelola 99 persen saham Seri B perusahaan pelat merah. 📸: Dok. kumparan/Abid Raihan, KPK, Shutterstock. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus#ruubumn#bisnis#videonews#bumn#badanpengaturan#kementerianbumn#dpr#info#infoterkini#berita#beritaterkini#bicarafaktalewatberita#kumparan
Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan Pengaturan sesuai RUU BUMN yang baru saja rampung dibahas di Komisi VI DPR. RUU ini memuat 11 pokok utama, termasuk larangan bagi menteri maupun wamen merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di BUMN. Ketua Komisi VI, Anggia Ermarini, menyebut delapan fraksi setuju substansinya, sementara Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, mengatakan ada 84 pasal yang mengalami perubahan. Setelah melalui rangkaian pembahasan sejak 23–26 September 2025, RUU ini akan dibawa ke sidang paripurna pada 2 Oktober mendatang untuk disahkan. 📸: Dok. kumparan, kumparan/Fariza, kumparan/Iqbal, Antara, kumparan/Argya. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus#ruubumn#bisnis#svl#bumn#badanpengaturan#kementerianbumn#dpr#info#infoterkini#berita#beritaterkini#bicarafaktalewatberita#kumparan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar