Kepala Bapperida DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti. Foto: Pandangan Jogja/Resti Damayanti
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya menyumbang sekitar 9,6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi (Bapperida) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan bahwa angka tersebut jauh lebih kecil dibanding kontribusi sektor-sektor produktif yang menopang PDRB DIY.
"Ketika kita bicara kegiatan pembangunan secara keseluruhan, APBD hanya berkontribusi 9,6 persen dari total pembangunan. Itu kontribusi total terhadap PDRB ya, pembangunan, PDRB kan ada 17 sektor," ujar Made usai Rapat Paripurna DPRD DIY, Rabu (10/9) kemarin.
Dukungan dari Kampus, Keraton, hingga Korporasi
Keraton Yogyakarta, salah satu bagian utama dari Sumbu Filosofi Yogyakarta. Foto: Arif UT/Pandangan Jogja
Made menyebut kontribusi besar justru datang dari luar APBD. Universitas-universitas di Yogyakarta mendorong inovasi dan riset, Keraton Yogyakarta berperan dalam pengelolaan tanah dan kebudayaan, sementara kampung dan komunitas aktif lewat gerakan sosial serta ekonomi berbasis warga. Korporasi juga menyumbang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Makanya kita bicara ada 5K, kampus, keraton, kampung, komunitas, dan korporasi itu kan juga support," katanya.
Contohnya, beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta menjalankan program pengabdian masyarakat di desa, sementara korporasi menyalurkan CSR berupa bantuan pendidikan dan kesehatan. Peran komunitas terlihat dari koperasi dan UMKM lokal yang tumbuh di tingkat kampung.
Fokus Penanganan Kemiskinan
Ilustrasi penduduk miskin di DIY. Foto: Pandangan Jogja/Widi RH Pradana
Made menegaskan penanganan kemiskinan di DIY tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial.
"Kita harus melihat akar permasalahan, bukan hanya memberi bansos. Termasuk memperhatikan aspek ketahanan sosial dan mental masyarakat. Kalau tidak, masalah ini akan berulang terus," tegasnya.
Pemda DIY saat ini mengarahkan program perlindungan sosial melalui penyuluhan, bantuan pangan dan sandang, hingga rehabilitasi sosial. Pemerintah daerah juga memperkuat pemberdayaan ekonomi lewat pembinaan usaha mikro, peningkatan keterampilan kerja, serta pelatihan vokasi yang disesuaikan kebutuhan industri.
Meskipun menghadapi pemangkasan dana transfer dari pusat, Pemda DIY tetap menargetkan penurunan angka kemiskinan. Sebanyak 15 kapanewon dan 4 kemantren telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas.
"Insya Allah kita masih on the track," tutup Made.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar