Koalisi Ojol Nasional (KON) tolak berpartisipasi dalam demo ojek online 20 Mei. Foto: Dok. Istimewa
Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan tak akan berpartisipasi dalam demonstrasi bertajuk 'Aksi 205' yang digelar pada Selasa, 20 Mei 2025, serentak di seluruh daerah Indonesia.
Organisasi yang mewakili 295 komunitas pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah ini menegaskan, perjuangan mereka bukan lewat aksi turun ke jalan, melainkan jalur dialog dan advokasi kebijakan.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menilai ada upaya politisasi isu driver ojol yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, gerakan tersebut tidak murni memperjuangkan nasib pengemudi, tetapi malah dijadikan alat politik.
"Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik," kata Andi dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (20/5).
Ia juga membantah klaim bahwa aksi tersebut akan diikuti oleh setengah juta pengemudi. Menurut Andi, mayoritas mitra ojol di Indonesia lebih memilih tetap 'narik' untuk menghidupi keluarga.
"Yang bilang ada 500 ribu ojol demo itu bohong. Mayoritas ratusan ribu driver ojol di seluruh Indonesia masih akan on bid, mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya daripada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini," tegasnya.
Pendemo dari kalangan ojol-kurir gelombang 2 datang menutupi bundaran air mancur Thamrin pada Kamis (29/8). Foto: Abid Raihan/kumparan
KON menilai pihak yang berhak menyuarakan persoalan pengemudi adalah komunitas ojol itu sendiri, bukan kelompok luar yang tidak memahami realita kerja di lapangan.
"Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami," ucap Andi.
Meski demikian, KON tetap mengakui pentingnya regulasi yang berpihak pada pengemudi dalam pola kemitraan dengan aplikator. Namun, bukan berarti mereka menuntut diakui sebagai buruh.
"Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri," kata Andi.
Ia menegaskan, cara terbaik untuk memperjuangkan kesejahteraan pengemudi adalah lewat dialog terbuka dan perumusan aturan yang konkret, bukan lewat aksi politik yang berisiko memecah-belah.
"Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri," ujarnya.
KON pun mengajak semua pihak termasuk pemerintah, aplikator, dan masyarakat sipil untuk membuka ruang rembuk bersama dengan komunitas pengemudi ojol sebagai aktor utama dalam ekosistem transportasi digital.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar