Search This Blog

Kelanjutan Trump vs. Harvard: Pemerintah Akhiri Sisa Kontrak Dana Federal Kampus

kumparan - #kumparanAdalahJawaban
 
Kelanjutan Trump vs. Harvard: Pemerintah Akhiri Sisa Kontrak Dana Federal Kampus
May 28th 2025, 11:35 by kumparanNEWS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato dalam kongres di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (4/3/2025). Foto: Win McNamee / Pool / AFP
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato dalam kongres di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (4/3/2025). Foto: Win McNamee / Pool / AFP

Konflik Presiden Donald Trump dan Universitas Harvard memasuki babak baru. Trump berencana mengakhiri kontrak pemerintah federal yang tersisa dengan Harvard — kampus swasta prestisius.

Dalam surat dari Badan Layanan Umum AS itu mengarahkan semua badan federal untuk meninjau dan berpotensi mengakhiri atau merelokasi kontrak mereka dengan Harvard yang nilainya sekitar USD 100 juta (setara Rp 1,6 triliun). Meski demikian, Harvard belum berkomentar terkait rencana Trump itu.

Dilaporkan Reuters, Rabu (28/5), ini merupakan langkah terbaru pemerintahan Trump yang berupaya merusak stabilitas keuangan dan kedudukan global universitas tertua dan terkaya di AS itu.

Dalam surat itu, Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS menuduh Harvard terlibat dalam praktik pendaftaran yang diskriminatif. Surat itu dikirim ke lembaga federal pada Selasa (27/5) pagi.

Dalam surat itu, badan federal diminta menyerahkan daftar pembatalan kontrak paling lambat 6 Juni dan menyatakan kontrak untuk layanan penting akan dialihkan ke vendor lain.

Sebelumnya, pemerintah telah membekukan sekitar dana hibah penelitian federal senilai hampir USD 3 miliar (setara Rp 48 triliun) untuk universitas Ivy League tersebut. Terbaru, Trump mencabut izin hak Harvard menerima mahasiswa internasional. Kebijakan terbaru itu berdampak ke 6.800 mahasiswa atau 27% dari total mahasiswa di Harvard.

Para demonstran berkumpul di Cambridge Common menyerukan kepada pimpinan Harvard untuk menolak campur tangan pemerintah federal terhadap universitas tersebut di Cambridge, Massachusett, AS (12/4/2025). Foto: Nicholas Pfosi/REUTERS
Para demonstran berkumpul di Cambridge Common menyerukan kepada pimpinan Harvard untuk menolak campur tangan pemerintah federal terhadap universitas tersebut di Cambridge, Massachusett, AS (12/4/2025). Foto: Nicholas Pfosi/REUTERS

Hakim federal di Boston pada Jumat (23/5) lalu sementara memblokir Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS mencabut pendaftaran mahasiswa asing jelang sidang lanjutan pada Kamis (29/5) besok. Dalam sidang singkat pada Selasa (27/5) kemarin, pengacara Kementerian Kehakiman mengatakan pemerintah mematuhi perintah itu dan tengah mempertimbangkan pilihan lainnya.

Terlepas dari putusan pengadilan federal, pemerintahan Trump tetap memerintahkan misinya di luar negeri untuk menghentikan jadwal penerimaan visa pelajar dan visa kunjungan pertukaran.

Ratusan demonstran, termasuk mahasiswa dan dosen Harvard, berkumpul di kampus pada Selasa untuk menunjukkan dukungan kepada mahasiswa asing dan memprotes pemotongan dana yang dilakukan Trump.

Setelah wisuda kelulusan yang dipimpin Presiden Harvard Alan Garber, salah satu mahasiswa yang protes, Jacob Miller, naik ke atas panggung dan menyatakan larangan menerima mahasiswa asing tidak ada hubungannya dengan memerangi anti-Semit yang jadi salah satu alasan Trump mengeluarkan kebijakan itu.

"Kami tidak akan membiarkan identitas kami digunakan untuk menghancurkan Harvard," kata Miller yang merupakan orang Yahudi.

"Jika ada yang ingin dipelajari dari sejarah Yahudi, itu adalah ketika kita mengusir orang-orang dari kampus kita karena identitas mereka. Ini adalah gejala politik yang tidak bermoral," katanya lagi.

Para demonstran berkumpul di Cambridge Common menyerukan kepada pimpinan Harvard untuk menolak campur tangan pemerintah federal terhadap universitas tersebut di Cambridge, Massachusett, AS (12/4/2025). Foto: Nicholas Pfosi/REUTERS
Para demonstran berkumpul di Cambridge Common menyerukan kepada pimpinan Harvard untuk menolak campur tangan pemerintah federal terhadap universitas tersebut di Cambridge, Massachusett, AS (12/4/2025). Foto: Nicholas Pfosi/REUTERS

Mahasiswa lainnya, Rae Trainer, mengatakan banyak mahasiswa internasional yang takut berunjuk rasa karena risiko deportasi. Sejumlah mahasiswa internasional merekam pernyataan mereka untuk dibacakan oleh teman sekelas yang merupakan warga AS.

Menurut Harvard, tindakan pemerintah itu melanggar berbagai prosedur dan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS dengan mencoba mengendalikan staf, kurikulum, dan pendaftaran kampus.

Presiden Harvard, Garber, mengatakan dalam wawancara yang dirilis kemarin bahwa meski ada masalah yang harus ditangani, keputusan pemerintah membatalkan dana hibah membingungkan.

"Selama Amerika Serikat masih ada, Harvard tetap berperan melayani bangsa," kata Garber.

Media files:
01jnj3q8cmd3hqsjhtzkn9bk59.jpg image/jpeg,
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar