Mar 7th 2024, 18:08, by Wisnu Prasetiyo, kumparanNEWS
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai bentuk kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 merupakan gabungan dari pemilu-pemilu sebelumnya yang juga dinilai penuh kecurangan. Salah satunya yakni Pemilu 1971 yang masif melibatkan kecurangan aparat.
"Pemilu 1971 itu pemilu dengan kecurangan yang sifatnya masif oleh ABRI. Itu kesaksian di dalam buku pemilu 1971 ini. Begitu kita kalah berjuang atas Pemilu '71, para senior-senior kita, maka itu menjadi basis bagi 27 tahun kekuasaan Orde Baru yang tanpa kritik, tanpa check and balance, dan semua serba diatur, pemilu tahu hasilnya sebelum pemilu," kata Hasto saat menghadiri Election Talks #4 di FISIP UI, Kamis (7/3).
Selanjutnya yakni pada Pemilu 2009. Menurut Hasto, pemilu tersebut merugikan Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla dan PDIP.
"Kita sama-sama jadi korban karena apa? Pemilu 2009 itu adalah the first election di Indonesia yang menggunakan praktik-praktik demokrasi electoral, partai politik berubah fungsinya menjadi pakai electoral, maka ini yang terjadi. Ada pak polisi yang dipraktikkan menjadikan markus (makelar kasus) 2 billion US Dolar hanya dalam waktu 2 bulan," kata Hasto.
"Korbannya siapa? Katanya Pak JK dan PDIP perjuangan. 2 miliar Dolar dari Juni 2008 sampai Februari 2009 dengan (uang tersebut menjadi) bansos. Ini politik bansos yang pertama di republik. Yang dikaitkan dengan elektoral. Kemudian tidak ada nomor urut," imbuh dia.
Hasto melanjutkan, kedua faktor kecurangan dalam dua pemilu itu terlihat jelas di 2024.
Selain gabungan kecurangan tersebut, Pemilu 2024 menurutnya juga diwarnai manipulasi survei. Ada juga intervensi pemerintah dalam bentuk lain.
"Diintervensi dengan bansos, di intervensi dengan berbagai operasi-operasi politik, berubahlah peta (survei), maka metodologi benar hasilnya tidak benar, karena inputnya yang dibuat tidak benar. Pertama kalinya secara masif di dalam era demokrasi dengan wajah pimpinannya yang populis itu dipakai instrumen-instrumen negara dengan segala cara tanpa nilai. Tanpa nurani. Tanpa moral," ujarnya.
"Kami punya 54 persen kepala daerah digencet semuanya. Dipanggil dulu yang kontra dengan kepala daerah, kemudian dilakukan pemetaan atas persoalan-persoalan hukum yang dihadapi kepala daerah, lalu terjadi kan sebagai instrumen untuk menekan. Maka sekarang perpaduan antara 2009 dan 71 inilah yang melahirkan Pemilu 2024 ini," pungkas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar