Presiden Jokowi saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan. Foto: Nadia Riso/kumparan
Presiden Jokowi berbicara mengenai ketidakpastian ekonomi global hingga pentingnya hilirisasi saat menghadiri Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (1/3).
Jokowi menilai IMM merupakan organisasi yang penting. Apalagi, organisasi tersebut diisi oleh anak-anak muda.
"Saya mengapresiasi peran aktif seluruh kader IMM dalam menjalankan agenda kebangsaan, termasuk penyelenggaraan pemilu kemarin yang pemilihnya didominasi oleh generasi muda. Hitungan kita kurang lebih 56 persen atau 113 juta pemilih dari generasi milenial dan generasi Z," kata Jokowi, Jumat (1/3).
Jokowi lalu menyingggung kondisi politik global dalam 2 tahun terakhir berubah. Perubahan tersebut juga diikuti perekonomian global yang tidak menentu.
"Kita tahu geopolitik global juga saat ini sangat sulit dihitung, sangat sulit dikalkulasi. Ekonomi global juga sama, ketidakpastiannya juga sulit dikalkulasi dan sulit dihitung," ujar Jokowi.
Di tengah ketidakpastian tersebut, Jokowi menegaskan Indonesia harus bisa memaksimalkan setiap peluang yang ada. Ia mendorong hilirisasi, termasuk di tembaga dan nikel.
"Saya berikan contoh tembaga. Tembaga yang sudah 55 tahun diekspor dalam bentuk mentahan oleh PT Freeport. Bayangkan 55 tahun dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya," terang Jokowi.
Untuk itu, Jokowi memaksa Freeport untuk membangun industri smelter. Ia mengakui pembangunan tersebut tidak mudah. Namun, ia menegaskan smelter itu bisa membuat Indonesia tidak lagi terbiasa mengirim bahan mentah dan bisa membuka lapangan kerja.
Kondisi tersebut juga terjadi di nikel. Jokowi mengungkapkan saat hanya mengekspor bahan mentah nilainya setiap tahun hanya Rp 30 triliun. Namun, saat smelter sudah dibangun membuat ekspor nikel itu bisa menjadi Rp 510 triliun.
"Artinya apa? Ada yang menanyakan pada saya, Pak yang untung kan perusahaan. Tidak seperti itu karena lompatan rupiah tadi kita bisa memungut yang namanya pajak perusahaan, pajak karyawan, royalti, dan lain-lain," tutur Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar