Feb 4th 2024, 13:21, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS
Barang bukti mata uang rupiah palsu saat rilis pengungkapan kejahatan mata uang palsu di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/3/2022). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO
Total utang pemerintah melonjak, tembus di atas Rp 8.000 triliun per akhir Desember 2023. Berdasarkan laporan APBN KiTa, total utang pemerintah mencapai Rp 8.114 triliun hingga 31 Desember 2023 atau naik Rp 90,49 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 8.041 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, naiknya utang pemerintah membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2023 menjadi 38,59 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), naik dari bulan sebelumnya yang di level 38,11 persen. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah masih dalam posisi aman.
"Nilai rasio utang tersebut lebih rendah dibandingkan akhir 2022 (39,70 persen PDB) dan pada puncak pandemi COVID-19 di 2021 (40,74 persen PDB). Rasio utang ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2023 tentang Keuangan Negara, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026 di kisaran 40 persen," kata Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTa, dikutip Minggu (4/2).
Bendahara negara itu merinci, utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Utang pemerintah sampai Desember 2023 masih didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,16 persen dan sisanya pinjaman 11,84 persen.
Menkeu Sri Mulyani mendampingi Presiden Jokowi saat KTT LB G20 dari Istana Bogor, Kamis (26/3). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.180 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.808 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.700 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.107 triliun.
Di sisi lain, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing hingga Desember 2023 sebesar Rp 1.372 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.034 triliun dan SBSN Rp 338 triliun.
Kemudian, jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 963 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 34 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 929 triliun.
"Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal," ungkapnya.
Sri Mulyani memastikan profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Adapun, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar