Nov 17th 2023, 19:07, by Ema Fitriyani, kumparanBISNIS
Ilustrasi perempuan pemilik UMKM. Foto: Shutterstock
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menjelaskan saat ini rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,47 persen. Padahal salah satu syarat mencapai status negara maju yakni Indonesia Emas 2045, rasio kewirausahaan minimal harus 12 persen.
Tantangan lain saat Indonesia butuh lebih banyak pengusaha, adalah serbuan barang impor murah yang merusak harga. Hal itu menekan tumbuhnya UMKM dalam negeri.
Menjawab tantangan itu, Arif menegaskan pengembangan wirausaha yang dimotori KemenkopUKM kini berfokus pada inovasi di tengah transformasi tren dunia yang cukup cepat.
"Inovasi pula yang dibutuhkan UMKM untuk berkembang lebih jauh hingga naik kelas," ujar Arif Rahman saat diskusi dengan Forum Wartawan Koperasi dan UKM (Forwakop) di kantornya, Jumat (17/11).
Setidaknya ada 5 indikator UMKM dikatakan naik kelas. Pertama adalah terwujudnya seluruh variabel yang menjadi amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 7/2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selain itu juga terpenuhinya variabel yang diatur dalam PP No 8/2021 tentang modal dasar perseroan serta pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria UMKM.
Ilustrasi penggunaan Logee untuk keperluan bisnis UMKM. Foto: dok. Telkom
Indikator kedua adalah terwujudnya kenaikan omzet UMKM, dan ketiga adalah inklusivitas UMKM dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Keempat, terwujudnya kemudahan ekspor dan kemudahan akses informasi.
"Indikator kelima adalah terwujudnya klasterisasi dan hilirisasi produk sebagaimana dalam pilot proyek rumah produksi bersama yang diharapkan dapat direplikasi di daerah lainnya," kata Arif.
Perang Harga Produk Impor di Pasar Digital
Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, KemenKopUKM, Temmy Satya Permana menambahkan upaya pemerintah mendorong UMKM naik kelas dihadapkan pada masalah yang cukup serius di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi.
"Pelaku usaha yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro justru dihadapkan pada perang harga di dalam platform digital," kata Temmy.
Masalah lain adalah pelaku UMKM didominasi oleh reseller daripada produsen. Hal ini mengakibatkan multiplier effect dari UMKM menjadi tidak begitu besar. Parahnya lagi, UMKM yang mayoritas usaha mikro merupakan pelaku usaha subsisten.
"Ironisnya ekonomi digital ini isinya 90 persen dari pelaku usaha kita adalah reseller bukan produsen. Nah ini jadi tugas berat bagi kami dan kementerian lembaga terkait yang membina UKM, KemenKopUKM hanya sebagai koordinator," ujar Temmy.
Tantangan lain di sektor UMKM saat ini adalah derasnya produk impor. Hal itu mengakibatkan UMKM khususnya para produsen menjadi kian berat tantangannya.
Seki melindungi pasar dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Ilustrasi UMKM. Foto: Kemenkop dan UKM
"Salah satu cara kita adalah membatasi arus barang masuk ke negara kita adalah melalui aturan yang bijak dan tegas. Selain itu kita perlu mengedukasi masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri," ulasnya.
Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Aufride Herni Novieta menambahkan, untuk menjadikan UMKM berdaya saing, KemenkopUKM terus berupaya mendorong mereka memenuhi aspek legalitas usaha. Dengan adanya legalisasi akan ada kemudahan mendapatkan pangsa pasar, pembiayaan hingga optimalisasi teknologi digital.
"Kita perlu mendorong legalitas dan sertifikasi usaha yang pasti. Kita juga harap bisa masuk ke ekosistem dari hulu ke hilir. Ke depan usaha mikro di 2024 sudah bertransformasi secara formal dan terhubung dengan segala aspek itu," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar