Oct 1st 2023, 12:16, by Tim kumparan, kumparanNEWS
Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni memberikan penghargaan dalam acara BUMD Awards 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023). Foto: Kemendagri RI
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) menyelenggarakan kegiatan Penganugerahan BUMD Awards dan Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD Seluruh Indonesia 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023).
Upaya itu dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kinerja BUMD dan menciptakan iklim kompetitif.
Rakor ini dihadiri gubernur, bupati/wali kota, sekda provinsi kabupaten/kota, kepala biro dan kepala bagian perekonomian, direksi BUMD seluruh Indonesia.
Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni dalam sambutannya menyampaikan, saat ini jumlah BUMD yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebanyak 1.056 BUMD.
Terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah, 212 BPR milik pemda, 360 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 13 BUMD Agro, 17 Penjaminan Kredit Daerah, 43 BUMD Migas, 28 BUMD Pasar, 13 BUMD Pariwisata dan 344 BUMD Aneka Usaha.
"Tujuan diselenggarakannya BUMD Awards 2023 adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola dan kinerja BUMD dan melakukan penilaian kinerja BUMD," ujar Fatoni.
"Selain itu, untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola BUMD, menciptakan iklim kompetitif antar BUMD, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMD, meningkatkan sinergi antar BUMD, asosiasi BUMD, BUMD dan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, serta mendorong Pemerintah Daerah dan BUMD untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik," ungkap Fatoni.
Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni memberikan penghargaan dalam acara BUMD Awards 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023). Foto: Kemendagri RI
Fatoni menambahkan, dalam penilaian BUMD Awards 2023 terdapat beberapa kriteria penilaian, di antaranya memberikan manfaat bagi masyarakat, berkinerja baik, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan pelayanan publik, serta memiliki inovasi dan sinergi dengan stakeholder lainnya.
Lebih lanjut Fatoni menjelaskan, BUMD Awards ini melibatkan tim penilai melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenkeu, BPKP, KPK, kemitraan dan pimpinan media nasional.
"Tahapan dan proses sudah dilaksanakan sejak awal tahun, mulai dari penilaian di tingkat provinsi, kemudian juga masukan dan saran dari asosiasi," terangnya.
Pada rakor BUMD se-Indonesia juga menghadirkan narasumber dari KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan materi pengawasan sebagai pengungkit optimalisasi BUMD. Lalu dari Badan Pangan Nasional dengan materi soal peran BUMD dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar