Dec 17th 2022, 06:15, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS
Kaesang Pangarep dan dan Erina Gudono usai menjalani akad nikah di Pendopo Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Sabtu (10/12/2022). Foto: Youtube/Presiden Joko Widodo
Bank Indonesia (BI) akhirnya buka suara mengenai uang tunai Rp 300.000 dengan nomor seri unik yang menjadi mahar pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono, menjadi berita paling populer di kumparanBisnis sepanjang Jumat (16/12).
Selain itu, berita mengenai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil pekan depan, juga ramai dibaca publik. Berikut rangkumannya.
Kata Bank Indonesia soal Nomor Unik Uang Mahar Kaesang ke Erina
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono memastikan bahwa bank sentral tidak menerima pesanan uang tunai dengan nomor seri unik untuk mahar pernikahan Kaesang-Erina.
"Bank Indonesia tidak secara khusus melakukan pencetakan uang yang menjadi mahar pernikahan tersebut," ujar Erwin kepada kumparan, Jumat (16/12).
Erwin menjelaskan, dalam pelaksanaan pencetakan dan pemberian nomor seri uang rupiah kertas, BI menerapkan pola kombinasi berurutan (aritmetik) mengikuti urutan huruf dan angka sedemikian rupa sehingga tidak terdapat nomor seri ganda.
Lebih lanjut, dia berkata bahwa BI dapat melakukan pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah dengan nomor seri tertentu yang masih tersimpan di khazanah dengan mempertimbangkan momentum spesial yang menjadi pusat perhatian khalayak.
Imbas Pernyataan Iblis & Setan, Pemerintah Panggil Bupati Meranti
Kemendagri memanggil Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Foto: Dok. Kemendagri
Buntut protes Bupati Kepulauan Meranti yang menyatakan Kementerian Keuangan diisi iblis dan setan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengungkapkan pihaknya akan memberikan mediasi antara Bupati Meranti dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
"Untuk Meranti kita kasih bocoran, rencana hari Selasa 20 Desember besok mau diadakan pertemuan," kata dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (16/12).
Agus menjelaskan, rapat tersebut akan bersifat tertutup, namun hasilnya akan dipublikasikan ke masyarakat. Menurut dia, pemerintah pusat selalu mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah. Namun, perwakilan daerah yang ikut rapat seringkali abai dan tidak menjelaskan hasil rapat ke petinggi daerah.
Hal tersebut tentu menimbulkan perbedaan persepsi. Untuk itu, Agus mengundang seluruh Kementerian dan petinggi daerah terkait untuk menyamakan persepsi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar