PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengumumkan pengunduran diri salah satu Komisaris Independen, Yohanes Surya. Pengunduran diri tersebut disampaikan perseroan melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam laporan yang diterbitkan pada 21 November 2025, Telkom menyatakan telah menerima pemberitahuan resmi dari yang bersangkutan sehari sebelumnya.
"Pada tanggal 20 November 2025, perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Yohanes Surya selaku Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk," tulis perusahaan dalam dokumen tersebut.
Telkom menegaskan pengunduran diri ini tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha perseroan. Perseroan juga memastikan akan menindaklanjuti proses administrasi sesuai regulasi.
"Perseroan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan kaitannya dengan surat pengunduran diri yang diajukan oleh Bapak Yohanes Surya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis manajemen.
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi TLKM setelah pengunduran diri Yohanes Surya:
Komisaris
Komisaris Utama: Angga Raka Prabowo
Komisaris: Rionald Silaban
Komisaris Independen: Rizal Mallarangeng
Komisaris: Ossy Dermawan
Komisaris: Silmy Karim
Komisaris Independen: Deswandhy Agusman
Komisaris Independen: Ira Noviarti
Direksi
Direktur Utama: Dian Siswarini
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Arthur Angelo Syailendra
Direktur Human Capital Management: Willy Saelan
Direktur Wholesale & International Service: Honesti Basyir
Direktur Enterprise & Business Service: Veranita Yosephine
Direktur Strategic Business Development & Portfolio: Seno Soemadji
Direktur Network: Nanang Hendarno
Direktur IT Digital: Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Legal & Compliance: Andy Kelana
Telkom Mau RUPSLB Ubah Susunan Pengurus
Telkom akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 Desember 2025, salah satunya membahas rencana perubahan susunan pengurus perseroan.
RUPSLB akan berlangsung secara online melalui sistem eASY.KSEI, sesuai ketentuan OJK mengenai penyelenggaraan RUPS secara elektronik.
Dalam pemanggilan tersebut, Telkom menyebut agenda perubahan pengurus dilakukan berdasarkan sejumlah regulasi, termasuk UUPT, UU BUMN, PP 45/2005, serta Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Agenda perubahan susunan pengurus tercantum sebagai mata acara kelima rapat. Dalam penjelasan resmi, perusahaan menyatakan mata acara tersebut dilaksanakan sesuai dasar hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Anggaran Dasar Telkom.
"Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan: Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUPT; Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU BUMN; PP 45/2005; Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023; dan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), Pasal 12 ayat (19), Pasal 23 ayat (6) huruf b serta Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan," tulis Telkom dalam pengumuman Bursa Efek Indonesia, dikutip Jumat (21/11).
Selain perubahan pengurus, RUPSLB juga akan membahas sejumlah agenda seperti persetujuan pemisahan sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity, perubahan anggaran dasar, pendelegasian kewenangan RKAP 2026 kepada dewan komisaris, serta rencana perusahaan untuk menerima penugasan khusus dari pemerintah terkait penyediaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) selama masa transisi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar