Sejumlah alat berat menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
Dalam ilmu politik, kepentingan nasional (national interest) diartikan sebagai tujuan dan nilai dasar yang harus dijaga negara untuk mempertahankan eksistensinya di tengah sistem internasional.
Menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations (1948), kepentingan nasional merupakan panduan utama kebijakan luar negeri yang berakar pada realitas kekuasaan dan tanggung jawab moral negara untuk melindungi rakyatnya. Namun dalam konteks demokrasi modern, seperti Indonesia, makna kepentingan nasional tidak dapat berhenti pada aspek kekuasaan dan keamanan semata, tetapi harus berpijak pada kesejahteraan rakyat sebagai inti kedaulatan.
Kedaulatan rakyat dalam demokrasi tidak sekadar dimaknai sebagai hak untuk memilih pemimpin, tetapi juga hak untuk menikmati hasil pembangunan. Ketika rakyat masih bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial, klaim kedaulatan itu menjadi hampa. Sebab, demokrasi sejati menuntut pemerataan manfaat dari kemerdekaan yang diperjuangkan. Dalam hal ini, kesejahteraan bukan pelengkap, melainkan inti dari kepentingan nasional itu sendiri.
Kedaulatan Rakyat sebagai Fondasi Kepentingan Nasional
Sebagaimana diuraikan dalam artikel sebelumnya, kesejahteraan rakyat sering kali hanya menjadi jargon politik yang dikumandangkan tanpa makna substantif. Padahal, menjadikan kesejahteraan sebagai kepentingan nasional adalah syarat mutlak bagi berdirinya bangsa yang berdaulat. Negara-negara seperti Norwegia telah membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan berorientasi pada rakyat mampu menciptakan stabilitas sosial dan legitimasi politik yang kuat.
Melalui Sovereign Wealth Fund-nya, keuntungan dari minyak bumi dialirkan untuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial seluruh warga negara. Indonesia—dengan segala potensi alamnya—semestinya mampu menapaki jalan serupa—asal ada keberanian politik untuk menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan objek.
Namun, realitas menunjukkan bahwa orientasi kebijakan nasional kita masih didominasi oleh kepentingan elite ekonomi-politik. Sumber daya alam yang melimpah justru lebih banyak menguntungkan korporasi besar dibanding rakyat di sekitarnya.
Ilustrasi hutan lebat Papua. Foto: Shutterstock
Ketika kekayaan alam gagal dikonversi menjadi kesejahteraan sosial, kedaulatan ekonomi pun tergerus, dan ketergantungan terhadap pihak asing kian dalam. Akibatnya, kepentingan nasional menjadi sempit: terbatas pada menjaga stabilitas makro, bukan pada membangun fondasi kesejahteraan rakyat.
Teori justice as fairness dari John Rawls dalam A Theory of Justice (1971) memberi pijakan etis yang kuat untuk memahami arah ini. Rawls menegaskan bahwa keadilan sosial adalah prinsip utama dalam tatanan masyarakat demokratis: ketimpangan hanya dapat dibenarkan bila menguntungkan kelompok paling lemah.
Artinya, pembangunan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan melemahkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Dalam kerangka ini, kepentingan nasional seharusnya berangkat dari prinsip keadilan distributif—agar kekuasaan ekonomi dan politik tidak dikuasai oleh segelintir elite.
Dari Pertumbuhan menuju Pemerataan: Jalan Menuju Bangsa Berdaulat
Pembangunan gedung bertingkat di Jakarta. Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Urgensi kepentingan nasional bagi Indonesia terletak pada reorientasi maknanya: dari kepentingan negara dalam arti sempit menuju kepentingan rakyat sebagai inti. Negara harus berani menata ulang prioritas pembangunan: memastikan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta menjaga harga kebutuhan pokok agar terjangkau. Ini bukan hanya kebijakan sosial, melainkan strategi geopolitik yang cerdas—karena negara yang rakyatnya sejahtera lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih disegani di kancah global.
Bonus demografi yang dimiliki Indonesia menjadi peluang besar sekaligus ujian berat. Bila negara mampu menyiapkan generasi muda dengan pendidikan bermutu dan kesempatan kerja, mereka akan menjadi motor penggerak kemajuan nasional.
Sebaliknya, jika diabaikan, bonus demografi bisa berubah menjadi beban sosial yang melemahkan stabilitas politik dan ekonomi. Oleh karena itu, menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai pusat kepentingan nasional bukan sekadar idealisme moral, melainkan investasi strategis bagi masa depan bangsa.
Ilustrasi masyarakat. Foto: Djem/Shutterstock
Kepentingan nasional yang berorientasi rakyat juga memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Negara yang kokoh di dalam negeri—dengan masyarakat yang adil dan makmur—akan memiliki daya tawar lebih tinggi dalam diplomasi internasional. Ketika rakyat percaya pada negaranya, kedaulatan politik dan ekonomi akan berdiri di atas legitimasi yang kokoh, bukan sekadar simbol nasionalisme.
Kini saatnya Indonesia meneguhkan arah pembangunan nasional agar berpijak pada kedaulatan rakyat yang sejati. Kepentingan nasional tidak boleh menjadi milik elite, tetapi cerminan aspirasi seluruh warga negara.
Dalam cita-cita Proklamasi, bangsa ini didirikan bukan hanya untuk merdeka, melainkan juga untuk adil dan makmur. Karena itu, kepentingan nasional sejati adalah yang memastikan setiap rakyat Indonesia hidup layak, berdaya, dan bermartabat—itulah hakikat kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar