Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri Srawung Agung Kelompok Jaga Warga untuk Jogja Damai di Mapolda DIY, Jumat (21/11). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan perlu adanya penertiban penggunaan teknologi informasi. Ini menyusul temuan Polri soal terorisme modus baru merekrut anak-anak melalui game online.
"Jangan kita lepas, tapi bagaimana kita terus, mengontrol, memberikan edukasi, sehingga semua perkembangan teknologi yang ada tentunya untuk membantu, memudahkan, tapi jangan sebaliknya justru menjadikan generasi-generasi kita menjadi korban," kata Sigit usai acara Srawung Agung Kelompok Jaga Warga untuk Jogja Damai di Mapolda DIY, Jumat (21/11).
Dia menegaskan penertiban teknologi informasi ini tidak untuk pembungkaman.
"Karena ada hal-hal yang harus kita tertibkan di dalam penggunaan teknologi informasi yang tentunya tidak dalam rangka pembungkaman, tapi kita memberikan edukasi yang lebih banyak," jelasnya.
Dengan langkah itu diharapkan masyarakat khususnya anak-anak terhindar dari potensi bahaya paparan paham tertentu.
"Masyarakat, anak-anak kita kemudian terselamatkan dari potensi-potensi bahaya terpapar oleh paham-paham tertentu, hal-hal tertentu yang kemudian membahayakan keselamatan jiwa dan masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri mengungkap temuan terkait penyebaran paham radikalisme terhadap anak-anak di Indonesia yang direkrut secara online. Saat ini, tercatat ada 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun yang teridentifikasi terpapar paham terorisme dan tersebar di 23 provinsi.
"Hingga saat ini, Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak-anak yang memiliki usia antara 10 hingga 18 tahun, tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo saat konferensi pers Penanganan Rekrutmen Online Terhadap Anak-Anak oleh Kelompok Terorisme di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/11).
Trunoyudo menjelaskan, selain langkah penegakan hukum, Densus 88 menjalankan sejumlah intervensi pencegahan terhadap rencana aksi teror yang melibatkan anak-anak.
Intervensi itu meliputi penanganan anak teradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Banten akhir 2024, di Bali dan Sulawesi Selatan pada Mei 2025, serta 29 anak di 17 provinsi pada September 2025.
Langkah intervensi juga dilakukan terhadap seorang anak di Jawa Tengah pada Oktober 2025, dan 78 anak di 23 provinsi yang berniat melakukan aksi teror pada 18 November 2025.
Menurutnya, wilayah dengan sebaran tertinggi berada di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar