Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara. Foto: Dok. Istimewa
Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara menilai keracunan massal makan bergizi gratis (MBG) tidak bisa dianggap sekadar masalah makanan basi. Sebab korban sampai mengalami gejala kejang-kejang.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri pengukuhan pengurus DPP MAKN (Majelis Adat Kerajaan Nusantara) di Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (27/9).
"Gejala yang muncul seperti kejang-kejang menunjukkan adanya kontaminasi serius, bahkan kemungkinan sabotase," kata Sultan dalam keterangannya dikutip Minggu (28/9).
Maka itu, Sultan mendesak pemerintah memperkuat sistem keamanan pangan berlapis, mulai dari standar dapur, pengawasan mutu bahan, hingga distribusi yang higienis.
Monitoring cepat di sekolah juga dinilai penting oleh Sultan. Setiap sekolah, lanjut dia, perlu menyimpan sampel makanan untuk diuji segera bila ada gejala aneh, serta membentuk tim tanggap darurat forensik bersama BPOM, kepolisian, dan aparat keamanan.
Pemimpin Kesultanan Pakunegara Sanggau Kalimantan Barat itu mengatakan transparansi publik harus dijaga dengan memberikan laporan terbuka setiap insiden agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tidak luntur.
Seorang siswa melakukan perawatan usai keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung Barat, Jawa Barat. Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO
Di sisi lain, Sultan mengusulkan model subsidi langsung khusus untuk daerah 3T (tertinggal, terluar, terpencil).
Dengan bantuan sekitar Rp 300.000 per siswa per bulan, orang tua dapat membeli bahan pangan bergizi segar seperti ayam, telur, ikan, tahu tempe, dan susu. Sekolah tetap berfungsi sebagai pengawas melalui catatan harian pola makan anak. Skema ini dinilai lebih aman, tepat sasaran, sekaligus meringankan beban keluarga miskin yang tinggal di wilayah sulit dijangkau logistik.
Menurut Sultan, MBG adalah investasi penting bagi generasi emas bangsa, namun pelaksanaannya harus adaptif. Di wilayah perkotaan dapat dijalankan dengan sistem dapur terpusat yang terstandar, sementara di 3T lebih cocok dengan subsidi langsung.
"Tujuannya sama: anak-anak Indonesia harus sehat, cerdas, dan terlindungi dari keracunan maupun ancaman sabotase," tegas Sultan.
Langkah Cepat BGN
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Jumat (26/9/2025). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah cepat usai maraknya kasus keracunan massal MBG. Salah satunya menutup dapur MBG yang tidak sesuai SOP.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan BGN menemukan total ada 45 dapur yang tidak sesuai aturan. Dari jumlah itu, 40 dapur langsung ditutup untuk sementara waktu hingga seluruh proses investigasi dan perbaikan fasilitas selesai.
"Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami tutup untuk batas waktu yang tidak kami tentukan," ujar Nanik dalam konferensi pers terkait ribuan kasus keracunan massal program MBG di Jakarta, Jumat (26/9).
SLHS Diwajibkan
Selain penutupan, BGN juga mengirimkan surat resmi kepada seluruh mitra MBG. Mereka diberi waktu sebulan untuk melengkapi tiga syarat utama, yaitu sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikat kelayakan air bersih. Jika tidak dipenuhi, BGN menegaskan akan menghentikan operasional dapur-dapur tersebut.
"Kalau dalam waktu sebulan tidak punya tiga sertifikat itu, kami akan menutup," tegasnya.
Nanik juga mengingatkan bahwa kontrak dengan mitra hanya berlaku setahun dengan klausul penghentian sepihak bila ada pelanggaran. Ia menyesalkan kelalaian 45 dapur bisa berdampak pada ribuan lainnya.
"Kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak. Akibat dari 45 dapur ini, sekarang 9.400 yang lain bisa jadi terancam," kata dia.
BGN mencatat lonjakan kasus keracunan pangan pada Agustus hingga September 2025. Per 22 September, total korban mencapai 4.711 orang dengan sebaran terbesar di Jawa sebanyak 2.606 orang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar